Peran Pengusaha dalam Ekonomi Nasional Didorong Makin Diperkuat

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dinilai jadi momen penguatan Kadin. Kadin menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem perekonomian nasional.

"Revisi UU No 1/1987 tentang Kadin perlu memasukkan norma dan klausul tentang fungsi dan peran Kadin dalam perekonomian nasional dengan tetap melibatkan Kadin dalam proses konsultasi, penyusunan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan di bidang perekonomian, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan, industri, investasi, dan jasa. Terkait dengan penetapan kebijakan nasional tetap menjadi wewenang dari kementerian/lembaga/badan pemerintah yang terkait," ujar Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Doni Akbar, Selasa (8/9/2026).

Lebih jauh ia mengatakan, fungsi dan peran Kadin yang berpotensi berbenturan dengan fungsi pemerintah dalam penyusunan dan penetapan kebijakan nasional perlu untuk didalami secara komprehensif. Untuk itu, ia mendorong penguatan fungsi Kadin dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dan dunia usaha, penyediaan data, informasi, fasilitasi, dukungan terhadap keberlanjutan usaha. Kadin baginya, harus mampu menjadi jembatan yang efektif antara kepentingan dunia usaha dengan pemerintah, bukan sekadar menjadi organisasi administratif.

"Tetapi, terkait gagasan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis baru, saya berpandangan perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Jangan sampai pembentukan lembaga baru justru menambah panjang rantai kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha," ujarnya.

Indonesia telah memiliki berbagai lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa yang menangani persoalan dunia usaha dan perlindungan konsumen, antara lain KPPU, BPKN, serta mekanisme arbitrase penyelesaian sengketa yang telah memiliki dasar hukum. Karena itu, pilihan kebijakan yang lebih tepat menurut saya adalah memperkuat kewenangan, kapasitas, koordinasi, dan efektivitas lembaga yang sudah ada, daripada terus menambah lembaga baru.

"Orang sakit batuk jangan diberikan obat sakit kepala. Kalau persoalannya adalah lemahnya efektivitas penyelesaian sengketa, maka yang harus diperbaiki adalah mekanisme dan kapasitas penyelesaian sengketanya. Jangan setiap persoalan kelembagaan dijawab dengan membentuk lembaga baru yang menambah beban biaya," cetusnya.

Doni menilai, revisi regulasi UU Kadin seharusnya diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata dunia usaha dengan memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, akses informasi dan data, fasilitasi investasi, penyelesaian hambatan usaha, serta perlindungan terhadap keberlanjutan usaha, khususnya UMKM.

"Penguatan kelembagaan bukan berarti memperbesar kewenangan, melainkan memperjelas fungsi, memperkuat kapasitas, dan memastikan Kadin benar-benar hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus representasi dunia usaha," urainya.

Lihat juga Video: Kilasan Outlook Indonesia 2026, Peran Penggerak Ekonomi Nasional