Pemerintah akan Bentuk Lembaga Pengurus Climate Change

Bali, - Pemerintah akan membentuk lembaga untuk mengimplementasikan program kebijakan climate change Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan dalam jumpa pers di Hotel Intercontinental, Jimbaran, Bali, Selasa (11/12/2007).

"Unit ini merupakan high level policy body atau kebijakan tingkat tinggi yang akan diketuai oleh pemerintah Indonesia," ujarnya.

Menkeu menambahkan pemerintah melalui Menko Perekonomian, Menko Kesra dan Bappenas tengah mendiskusikan kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim.

Dalam rangka mengatasi perubahan iklim, pemerintah akan lebih memobilisasi sumber pendanaan terutama hibah dari luar negeri.

Lembaga multilateral akan digandeng pemerintah untuk membentuk mekanisme pendanaan yang dikelola secara terpadu.

"Mekanisme ini telah dibicarakan dengan beberapa mitra Indonesia diantaranya Belanda, Norwegia, Uni Eropa, dan Bank Dunia untuk mendukung program kebijakan perubahan iklim di Indonesia," ujar Menkeu.

Program-program perubahan iklim pemerintah akan diintegrasikan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berikutnya yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

Mengenai pertemuan Menteri Keuangan dan para pejabat dari 36 negara serta 13 lembaga internasional disepakati untuk mendorong kerja sama internasional untuk menangani perubaan iklim, meningkatkan keterlibatan sektor swasta.

Namun dalam pertemuan itu tidak dibahas mengenai pembatalan utang atau debt cancellation untuk program atau proyek yang berkaitan dengan perubahan iklim. Namun khusus untuk indonesia, Menkeu menambahkan Indonesia sudah memperoleh komitmen debt to natural swap dari Amerika Serikat.

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menambahkan pemerintah sudah menyiapkan rencana aksi untuk menyikapi perubahan iklim.

Aksi itu antara lain mengurangi subsidi dengan tetap melindungi kaum miskin, menggandakan anggaran untuk lingkungan hidup, menyediakan insentif impor untuk teknologi bersih dan meningkatkan kewaspadaan.

"Indonesia ini sangat rentan terhadap perubahan iklim," ujarnya. (ddn/ir)