17.288 Kopdes Ditargetkan Operasi Akhir September 

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencatat sebanyak 7.028 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) atau Kopdes tengah menjalani proses verifikasi dan validasi. Sementara itu, secara keseluruhan terdapat 17.288 bangunan dan fasilitas Kopdes yang siap menjalani proses tersebut.

Tahapan ini dilakukan untuk menentukan Kopdes yang dinilai layak, layak dengan catatan, atau tidak layak beroperasi. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan hal tersebut menyusul kabar yang menyebut baru tiga Kopdes yang siap beroperasi.

"Soal yang tiga itu, itu karena memang kemarin belum diupdate di Simkopdes, tetapi per hari ini karena sudah dilaksanakan proses verifikasi-validasi, per hari ini data di Simkopdes itu sekarang sudah sekitar 7.028 yang sedang diverifikasi-validasi," ungkap Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Setelah proses verifikasi dan validasi, kopdes terkait akan menjalani penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi dasar untuk pembayaran cicilan pembangunan kopdes kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Proses verifikasi-validasi itu nanti akan direview terakhir oleh BPKP dan kemudian nanti diserahkan dari verifikasi-validasi itu ke kami untuk kemudian menjadi dasar untuk pencairan pembayaran yang dibayarkan oleh Kementerian Keuangan kepada bank Himbara yang jatuh tempo," jelasnya.

Ferry menegaskan, angka 83 ribu Kopdes yang tercatat dalam Simkopdes mengacu pada badan hukum koperasi yang telah terbentuk. Sementara itu, pembangunan fisik Kopdes yang dilakukan pemerintah hingga saat ini mencapai sekitar 23 ribu unit.

Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu bangunan fisik Kopdes dapat rampung. Selanjutnya, sebanyak 17.288 Kopdes ditargetkan sudah mulai beroperasi pada akhir September 2026.

"Jadi di situ nanti baru dinyatakan kalau kita setuju dengan definisi operasional, nanti di akhir bulan September atau awal Oktober itu kita jumlah, bisa 17.288 dengan pengertian kelengkapannya sudah ada, manajernya sudah ditempatkan, kemudian barang-barang subsidinya juga, sekarang karena sudah ada keluar perpres tata kelolaannya juga sudah, bisa operasional," pungkasnya.