.webp)
Pemerintah Indonesia resmi menjalin kerja sama strategis dengan Malaysia di bidang pengembangan perdesaan. Kerja sama ini ditandai dengan proses penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MoU) oleh perwakilan kedua negara.
Mewakili pemerintah Indonesia, penandatanganan MoU dilakukan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Sementara mewakili Malaysia, Wakil Perdana Menteri (PM) sekaligus Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW) Malaysia, Ahmad Zahid bin Hamidi.
Yandri menjelaskan melalui kerja sama ini, kedua negara bersepakat memperkuat kolaborasi dalam pembangunan kawasan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga pemanfaatan teknologi digital.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap MoU ini bukan hanya sekadar dokumen yang tak bernilai, tapi kami ingin implementasi itu bisa dieksekusi. Karena sejatinya kita diberi mandat oleh rakyat, ingin memberikan yang terbaik buat kesejahteraan rakyat, baik di Malaysia maupun di Indonesia," katanya dalam acara penandatanganan MoU di Kantor Kemendes PDT, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026).
Lebih lanjut, ia mengatakan terdapat delapan poin atau unsur yang menjadi kerja sama bidang pengembangan perdesaan di Indonesia dan Malaysia. Di mana setelah MoU, kedua negara akan langsung membentuk tim kerja bersama agar kerja sama ini dapat dieksekusi lebih jauh.
"Jadi setelah MOU ini yang saya sampaikan tadi, akan dibentuk tim kerja. Ya, dari tim teknis yang diisi oleh personil dari Malaysia dan Indonesia. Terutama dari Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia dan Kementerian Desa dan PDT Republik Indonesia," jelasnya.
"Jadi nanti real sektornya bagaimana, termasuk teknis di lapangan nanti juga akan dibicarakan. Sehingga implementasi itu bisa dieksekusi," sambung Yandri.
Di luar itu, Yandri memaparkan Indonesia memiliki 75.266 desa dengan berbagai tingkatan kemajuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 20.000 desa di antaranya adalah Desa Mandiri, 23.000 Desa Maju, 21.000 Desa Berkembang, serta sekitar 9.600 desa yang masih berstatus Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
Ia berharap dengan kerja sama ini, Indonesia dan Malaysia bisa saling belajar dan berbagi informasi terkait 'kiat-kiat' membangun kawasan perdesaan di kedua negara. Akan lebih baik jika kerja sama ini bisa melangkah lebih jauh dan konkret.
"Nanti kita akan bertukar pengalaman, tukar data, success story, karena sekali lagi kami sampaikan bahwa antara Indonesia-Malaysia sebenarnya nggak ada sekat, tidak ada perbedaan yang begitu mencolok. Maka kerja sama ini sejatinya kita pelihara, kita laksanakan dengan hati yang tulus, dengan niat yang baik, maka kalau kedua negara ini semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera," ujarnya.
Sebagai contoh kerja sama konkret antar kedua negara, Yandri menceritakan sejumlah program unggulan Kemendes PDT seperti salah satunya melalui program Desa Ekspor.
"Kami sampaikan ini bisa jadi ruang lingkup yang bisa kita terjemahkan dalam hal-hal yang konkret nanti. Kami punya Desa Ekspor. Saya sebagai Menteri Desa sudah melepas ekspor perdana dari Jawa Timur di Kabupaten Pacitan, gula aren organik ke Malaysia. Nah, jadi ini luar biasa, bentuk konkret hubungan bilateral kedua negara. Dari desa sudah tampak bisa banyak hal-hal yang bisa kita lakukan," ungkap Yandri.
Selain sektor komoditas ekspor, Yandri juga menyoroti potensi besar di sektor pariwisata perdesaan untuk saling mempererat hubungan kedua negara.
"Jadi kalau selama ini mungkin para pelancong Malaysia hanya terkonsentrasi di kota-kota besar Indonesia, Pak Dubes, nanti kalau bisa, Pak, kita buat ya pelancong Malaysia bisa kunjungan ke desa-desa, Pak, karena banyak sekali desa wisata di Indonesia. Termasuk nanti kita akan promosikan juga desa-desa wisata yang ada di Malaysia supaya warga Indonesia ke Malaysia juga kunjungan ke desa-desa yang ada di Malaysia," lanjutnya.
Tak hanya itu, program pengembangan desa tematik (seperti peternakan ayam petelur dan budi daya ikan lele/nila) serta pelatihan/magang SDM pemuda desa juga menjadi poin penting yang siap dikolaborasikan bersama Malaysia.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia, Ahmad Zahid bin Hamidi, menyambut hangat kerja sama ini. yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri menekankan hubungan Indonesia dan Malaysia tidak hanya terikat oleh rumpun bangsa, tetapi juga oleh kesamaan cara pandang dalam membangun kesejahteraan rakyat.
"Kedekatan dan keratan antara Indonesia dan Malaysia adalah sesuatu yang tidak siapa boleh menafikannya, kerana ianya bukan hanya rumpun bangsa, tetapi yang paling penting ialah wahdatul fikr, yaitu penyatuan mind di antara rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia dalam satu jalur pemikiran yang sama demi kepentingan Malaysia dan Indonesia," tegas Ahmad Zahid.
Ahmad Zahid mengapresiasi komitmen besar Pemerintah Indonesia dalam memajukan perdesaan dan menyatakan Malaysia ingin belajar dari langkah-langkah Indonesia.
"Biarpun di Indonesia mempunyai 75.000 kampung atau perdesaan, di Malaysia cuma ada 15.750, tetapi Malaysia harus belajar dari Indonesia untuk memajukan daerah-daerah tertinggal," ungkapnya.
Sembari bercanda, Ahmad Zahid mengingatkan agar MoU kerja sama ini dikawal ketat implementasinya agar tidak berubah menjadi 'Memorandum of Misunderstanding'.
"Yang paling penting, apabila InsyaAllah kita akan menandatangani Memorandum Saling Pengertian, dalam bahasa Inggris disebut Memorandum of Understanding. Sering Memorandum of Understanding ini, MoU ini, untuk tempo-tempo tertentu apabila tidak diterjemahkan implementasinya, ia menjadi Memorandum of Misunderstanding," tegas Ahmad Zahid.
Lihat juga Video: Prabowo soal Iklim Investasi RI Dibandingkan dengan Malaysia-Vietnam
