Menteri LH di PBB: Pertumbuhan dan Perlindungan Lingkungan Harus Maju Bersama

Dalam kegiatan Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition di Markas Besar PBB, New York, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim.

Ia mengatakan Indonesia menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagai arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Dalam hal ini aksi iklim harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.

"Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama," tegas Jumhur dalam keterangan resminya, Kamis (24/9/2026).

Selanjutnya ia memaparkan aksi iklim lintas sektor yang telah dilakukan Indonesia seperti pengurangan emisi dari limbah dan metana, melakukan dekarbonisasi industri, pembangunan industri rendah karbon, penerapan carbon capture, utilisation and storage secara bertanggung jawab, pengembangan energi surya skala besar, serta penerapan B50 untuk mendukung ketahanan energi.

Dalam paparannya, Jumhur juga menekankan pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon dan penguatan nilai tambah di dalam negeri.

"Bahwa dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata," tegas Jumhur.

Dalam konteks ini, Jumhur turut menyampaikan tiga Solution Dialogues Indonesia mengenai pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi dalam era overshoot, dan pengurangan metana. Rangkaian ini menghubungkan arah transisi dengan kebutuhan pembiayaan serta pelaksanaan nyata di tingkat masyarakat.

Dalam dialog pembiayaan iklim, Indonesia menekankan bahwa pembiayaan harus mengikuti kebutuhan implementasi NDC dan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan/NAP) mulai dari penyiapan program dan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi, hingga pembelajaran.

"Hibah dan pembiayaan sangat konsesional tetap penting bagi data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, kapasitas pemerintah daerah, serta aksi komunitas," terangnya.

Indonesia juga mendorong dukungan untuk kehilangan dan kerusakan (loss and damage) yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses bagi negara serta masyarakat yang menghadapi dampak cuaca ekstrem maupun perubahan iklim yang berlangsung perlahan.

Menurutnya pengurangan metana menjadi contoh aksi iklim yang dapat memberi manfaat langsung bagi warga. Perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, data, pelaporan dan verifikasi (MRV), teknologi, serta kapasitas pemerintah daerah dapat menurunkan emisi sekaligus memperbaiki kualitas udara, kesehatan, dan layanan publik.

"Metana menyumbang 18,12% dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022," tuturnya.

Lebih lanjut ia menambahkan sebagai negara kepulauan, Indonesia menekankan bahwa adaptasi harus berjalan bersama mitigasi. Dalam mengantisipasi kenaikan muka air laut, Indonesia mengembangkan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, sekaligus melindungi dan merestorasi mangrove serta ekosistem pesisir untuk menjaga masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan wilayah pesisir.

"Indonesia memandang adaptasi sebagai upaya melindungi pembangunan. sebelum risiko iklim berubah menjadi kerusakan yang lebih besar," jelas Jumhur.

Keterlibatan Indonesia dalam Leaders Dialogue dan tiga Solution Dialogues menegaskan bahwa agenda lingkungan dan iklim bukan isu tambahan dalam pembangunan. Keputusan tentang energi, industri, investasi, sampah, pembiayaan, dan pesisir akan menentukan ketahanan pangan, kesehatan, pekerjaan, kualitas lingkungan, serta kemampuan masyarakat menghadapi risiko iklim yang meningkat.

Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia mendorong kemajuan yang kredibel dalam pelaksanaan dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance. Indonesia juga menegaskan bahwa multilateralisme harus menghasilkan perlindungan dan peluang pembangunan yang nyata, terutama bagi masyarakat dan negara yang paling rentan terhadap krisis iklim.

"Indonesia slap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua," ujar Jumhur.