.webp)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya peraturan daerah (perda) yang memberi ruang kepada masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar. Dia mengaku menemukan ada delapan perda di tingkat kabupaten yang masih mengizinkan pembakaran lahan maksimal seluas 2 hektare.
Prabowo menilai regulasi tersebut perlu dikoreksi karena bisa menjadi celah untuk membakar lahan.Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut kebijakan ini sebagai omong kosong atau nonsense.
"Masih ada delapan perda di kabupaten, bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektare. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektare," kata Prabowo dalam diskusi dengan sejumlah akademisi, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menambahkan kebakaran yang sudah meluas hingga satu atau dua hektare akan sulit dikendalikan oleh masyarakat. Prabowo menyebut Perda tersebut sebagai bentuk penipuan.
"Kalau dia bakar 2 hektare, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektare satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan? Kan itu, itu kan menipu, perda ini menipu," sambungnya.
Dia juga telah menugaskan 1.000 perwira TNI berpangkat mayor hingga kolonel untuk turun ke kabupaten dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Polri juga disebut akan dilibatkan dalam upaya tersebut.
Janji Bantu Buka Lahan
Menurut Prabowo, pemerintah siap membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tanpa harus menggunakan metode pembakaran. Bantuan tersebut termasuk penyiapan lahan hingga pompa.
"Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita," ujar Prabowo.
Sementara terhadap korporasi, Prabowo meminta ketentuan pencegahan kebakaran yang sudah berlaku dipatuhi. Perusahaan antara lain diwajibkan menyediakan infrastruktur pencegahan kebakaran serta tim pemadam yang berasal dari karyawannya.
"Tapi korporasi, ah ini lain. Perusahaan, kita sudah ada ketentuan ya, sudah ada kewajiban-kewajiban ya. Tiap 5 hektare harus ada menara.Tiap sekian hektare harus ada embung, tiap sekian, sudah ada regulasinya. Dan Anda harus punya tim pemadam kebakaran dari karyawan Anda. Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan," tegas Prabowo.
Pada kesempatan itu, Prabowo juga meminta masukan dari para pakar mengenai langkah terbaik mencegah kebakaran hutan, terutama di kawasan gambut. Dia turut meminta kajian mengenai kemungkinan pemanfaatan lahan gambut secara produktif tanpa meningkatkan risiko kebakaran.
(ily/hal)
