.webp)
"Jadi dengan sistem ini, para pelaku usaha tidak perlu bertemu lagi dengan pegawai-pegawai dari 5 instansi pemerintahan, sehingga praktek-praktek ilegal dapat dikurangi," jelas Ketua Umum Kadin MS Hidayat.
Ia menyampaikan hal itu dalam peresmian NSW tahap pertama di Gedung Dhanapala, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (17/12/2007).
Menkeu sebelumnya juga mengatakan, menjamin dengan adanya NSW, maka akan ada dua kemudahan yakni kelancaran arus dokumen dan kelancaran arus barang.
"Jadi ada 5 instansi yang disatukan, otomatis prosedural makin singkat dan kita juga mengambil lahan subur dari pegawai-pehawai yang sering memanfaatkan prosedur ekspor impor sebagai additional fee mereka," pungkas Menkeu.
Hidayat menambahkan, penerapan NSW diharapkan dapat mengubah mindsett pelaku usaha yang berkaitan dengan ekspor dan impor sehingga tidak terjadi lagi praktek-praktek ilegal.
Namun ia mengakui sistem NSW masih memiliki tantangan antara lain perlu adanya monitoring dari pemerintah tentang koordinasi di departemen yang terkait dengan NSW sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan tidak ada penyimpangan.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, sistem NSW diharapkan mampu mengurangi ekonomi biaya tinggi karena waktunya dipersingkat, terintegrasi. Ia juga berharap NSW mampu meningkatkan daya saing.
"Dan memang dalam tahap pertama NSW ini baru untuk importir saja, tapi pada 2008 kita akan berlakukan untuk eksportir," pungkasnya.
(qom/ddn)
