Pemerintah Harus Berani Rugi Terapkan Pembebasan Pajak

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pembebasan pajak atau tax holiday untuk sektor tertentu perlu segera diterapkan di Indonesia. Jika dalam waktu dekat Indonesia tidak menerapkan fasilitas fiskal itu, maka Indonesia akan ketinggalan dari negara lain.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kadin MS Hidayat di sela-sela peluncuran National Single Window, di Gedung Dhanapala Depkeu, Jalan Senen Raya, Jakarta, Senin (17/12/2007).

"Kalau tidak diterapkan maka kita akan ketinggalan jauh, seperti FTZ (Free Trade Zone) contohnya, kita ini baru direncanakan, sementara di Malaysia sudah siap. Investor sudah pada masuk, jadi kita sudah sangat terlambat dari Malaysia," keluhnya.

Hidayat menjelaskan, sebelumnya wacana pembebasan pajak ini dilontarkan oleh Kepala BKPM M Luthfi karena pembebasan fiskal diperlukan untuk menghadapi kompetisi yang makin ketat di wilayah regional.

"Kalau misalkan negara lain itu ada tax holiday sementara di negara kita enggak, maka investor akan menilai sendiri mana yang lebih menarik, jadi itu maksud Lutfhi," ujarnya.

Kalau Indonesia ingin lebih kompetitif, lanjut Hidayat, maka aturan di Indonesia harus lebih atraktif antara lain dengan tax holiday tersebut.

"Kita harus lebih menarik juga dari negara yang lain, menimal sama lah. Memang kita harus berani rugi dulu," tambahnya.

(ddn/arn)