.webp)
Presiden Prabowo Subianto meminta agar dan dana haji yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diaudit forensik. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya rekayasa keuangan atau financial engineering di tubuh BPKH.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan saat ini proses perbaikan tata kelola keuangan haji adalah salah satu hal yang sedang menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk di dalamnya terkait dengan kinerja BPKH.
"Presiden tadi juga memberikan concern dan perhatian khusus beliau terkait dengan upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik untuk masa depan jemaah haji. Terutama tata kelola keuangan haji yang hari ini itu dikelola oleh BPKH, Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," kata Dahnil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya audit forensik perlu dilakukan agar pemerintah mengetahui kondisi dana haji nasional yang sesungguhnya. Sehingga pemerintah bisa mengantisipasi timbulnya praktik financial engineering seperti kasus pengelolaan dana haji yang saat ini melanda negara tetangga, Malaysia.
"Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden tersebut? Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kemudian ada financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji di saat ini," jelas Dahnil.
Selain untuk mencegah terjadinya financial engineering seperti di Negeri Jiran, Dahnil mengatakan langkah ini juga dimaksudkan untuk menjaga nama baik pemerintahan Prabowo dalam hal pengelolaan dana haji.
"Kami tidak mau juga kalau kemudian pemerintahan Pak Prabowo seolah-olah begitu tidak benar mengelola keuangan haji, karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa, maka kami ingin dorong, Presiden tadi dorong lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya. Jadi itu yang akan kami lakukan, nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut," lanjutnya.
"Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," tutup Dahnil.
Prabowo Minta Kartel Haji-Umrah Disapu Bersih
Dalam kesempatan yang sama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim alias Gus Irfan, mengatakan Prabowo sangat mendukung upaya Kementerian yang dipimpinnya untuk melakukan penindakan kartel dan penipuan travel haji-umrah.
"Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," ujar Gus Irfan.
Dalam hal ini, Gus Irfan menjelaskan Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya telah membuka saluran pengaduan khusus bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi kecurangan. Dari sanalah pihaknya bisa mendapat informasi awal untuk kemudian melakukan penindakan.
"Seperti kita ketahui, kita beberapa minggu lalu kita me-launching hotline Berantas Mafia Haji dan Umrah, dan beliau sangat mengapresiasinya. Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apa pun yang terkait dengan haji dan umrah supaya jemaah tidak dirugikan," katanya.
Selain mengapresiasi, Gus Irfan mengatakan Prabowo telah memberikan instruksi dengan tegas kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk terus memberantas mafia dan kartel tersebut.
"Istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," tegas Gus Irfan.
(fdl/fdl)
