Pemda Harus Banyak Terlibat dalam Kebijakan UKM

Jakarta - Pemerintah daerah (Pemda) harus lebih banyak terlibat dalam realisasi pelaksanaan Inpres 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan UKM.

Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menko Perekonomian Jannes Hutagalung usai Workshop mengenai Inpres 6 Tahun 2007 di Graha Sawala Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (18/12/2008).

"Ke depan kita ingin Pemda lebih banyak terlibat, itu harapan kita karena karena program ini banyak sekali berada di daerah, misalnya UKM kita akan lebih meningkatkan kerjasama kita dengan Pemda," tuturnya.

Jannes mengatakan bahwa di dalam Inpres ini sendiri sebenarnya sudah ada perintah kepada seluruh instansi dan kabupaten/kotamadya untuk seorang pejabat guna membantu tugas tim monitoring yang dibentuk oleh Menko Perekonomian berkaitan dengan pelaksanaan Inpres 6 Tahun 2007.

"Misalnya pemda dan departemen juga diminta dan diinstruksikan untuk menunjuk pejabat untuk menjadi counterpart kita, tapi ini belum semua baru sedikit sekali, harapan kita kalau ada pejabat yang ditugaskan di masing-masing kabupaten kita bisa berkomunikasi dengan baik," tuturnya.

Jadi menurutnya memang untuk mengembangkan UKM sebagaimana tujuan dari Inpres itu memerlukan kerjasama dengan pemda-pemda atau melalui dinas-dinas koperasi.
(dnl/ddn)