.webp)
Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui program pinjaman selama 36 bulan untuk Bolivia melalui Extended Fund Facility (EFF). Dalam program ini, Bolivia mendapat akses pendanaan hingga SDR 1,369 miliar (US$ 1,9 miliar) atau sekitar Rp 33,98 triliun (asumsi kurs Rp 17.888).
Dengan persetujuan tersebut, pemerintah Bolivia bisa langsung mencairkan dana sekitar US$ 214 juta atau sekitar Rp 3,82 triliun. Sementara itu, pencairan dana berikutnya akan dilakukan secara bertahap selama program berjalan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Program tersebut diberikan IMF untuk membantu Bolivia memulihkan stabilitas ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, dan menambah kembali cadangan devisa. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk mengurangi risiko fiskal dan eksternal, memperkuat ketahanan sektor keuangan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan dukungan sektor swasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk menekan utang pemerintah secara bertahap, sekaligus melindungi masyarakat rentan. Pemerintah juga akan membuat nilai tukar lebih fleksibel, memperkuat kebijakan moneter dan pengawasan sektor keuangan, serta memperbaiki tata kelola dan transparansi.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih baik, mendorong investasi swasta, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Dukungan dari IMF juga diharapkan dapat menarik tambahan pendanaan dari lembaga keuangan internasional lainnya.
"Pihak berwenang Bolivia telah mengambil tindakan signifikan selama setahun terakhir untuk mengatasi ketidakseimbangan makroekonomi yang telah berlangsung lama," kata Anggota Dewan Eksekutif sekaligus Wakil Direktur Pelaksana IMF, Nigel Clarke, dikutip dari laman resmi IMF, Minggu (4/10/2026).
Ia menjelaskan, keberlanjutan fiskal menjadi landasan utama program EFF yang bertujuan untuk memperkuat dukungan kepada rumah tangga yang rentan. Upaya fiskal yang dilakukan pada tahap awal mencakup penghapusan bertahap subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Upaya fiskal yang dilakukan di awal mencakup penghapusan bertahap subsidi bahan bakar yang tersisa melalui mekanisme penetapan harga otomatis bersamaan dengan perlindungan sosial yang lebih kuat dan lebih tepat sasaran," jelasnya.
Selain itu, Bolivia dinilai perlu meningkatkan efisiensi pengeluaran, penanganan utang, reformasi perusahaan publik, dan penguatan lembaga fiskal. Dalam hal ini mencakup kerangka fiskal jangka menengah untuk menekan utang.
Sementara pada nilai tukar, lembaga moneter Bolivia perlu mengedepankan pengelolaan yang kredit untuk mendorong keseimbangan eksternal dan mempertahankan stabilitas harga. Menurutnya, bank sentral Bolivia perlu mempercepat transisi ke penargetan uang cadangan.
"Penghapusan pembiayaan anggaran bank sentral baru dan transisi ke penargetan uang cadangan merupakan langkah penting dalam hal ini. Manajemen likuiditas yang bijaksana, akumulasi cadangan, intervensi valuta asing yang terbatas pada penanganan kondisi pasar yang tidak teratur, dan reformasi untuk memperkuat otonomi, tata kelola, dan akuntabilitas bank sentral akan sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas," pungkasnya.
(acd/acd)
