.webp)
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani buka suara proses pengalihan utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke Kementerian Keuangan.
"Sudah berjalan, sedang berjalan, sedang berjalan, berjalan," ujar Rosan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2026).
Kelanjutan pengalihan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh ke Kementerian Keuangan sempat dipertanyakan usai pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Rosan telah menjamin rencana itu akan tetap berjalan meski ada perubahan Bendahara Negara. Dia mengatakan sudah bicara dengan Suahasil setelah dilantik dan menjamin semua program-program yang masih berjalan tidak akan terhambat.
"Kita sudah janji akan bertemu hari minggu ini, hari Kamis atau Jumat ini untuk menindaklanjuti beberapa hal yang tentunya berhubungan baik di Danantara maupun juga dan dengan Kementerian Investasi, sehingga beliau juga bergerak cepat. Jadi kita kita akan bertemu langsung dengan beliau," kata Rosan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Dalam konteks ini, pengalihat utang KCIC kepada pemerintah dilakukan melalui skema pengambilalihan seluruh saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku konsorsium pemilik saham KCIC.
Untuk diketahui, PSBI merupakan pemegang 60% saham KCIC dari pihak Indonesia. Sementara 40% sisanya dimiliki oleh konsorsium perusahaan China selaku pemodal utama proyek.
Dalam hal komposisi pemegang saham dalam PSBI yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%.
Dalam kesempatan terpisah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani mengatakan proses pengalihan saham PSBI kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih dalam tahap finalisasi. Skema pengalihan juga telah ditetapkan dan dibahas secara rinci.
"Pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini masih dalam proses finalisasi. Skema telah ditetapkan, telah dibahas secara detail," kata Evita dalam konferensi pers APBN KITA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
(hns/hns)
