DPR Usul Prabowo Bentuk Badan Baru Kelola Pakan Ternak Nasional

Komisi IV DPR RI mengusulkan pemerintah membentuk lembaga atau badan khusus yang bertugas mengelola masalah pakan untuk sektor peternakan nasional. Langkah ini diusulkan guna mengatasi krisis pakan yang kerap memicu lonjakan biaya produksi dan merugikan para peternak di berbagai daerah, salah satunya peternak ayam petelur.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto, menilai keluhan terkait pasokan dan harga pakan peternak merupakan masalah yang sudah berulang kali mereka terima. Padahal menurutnya pakan ternak merupakan hal mendasar yang membutuhkan tata kelola khusus dari pemerintah.

"Memang masalah ini, masalah pakan, pakan ternak menjadi cukup memusingkan ya. Tapi tidak ada yang tidak ada jalannya. Mestinya pakan ternak ini dikoordinasi oleh suatu lembaga yang memang khusus dia mengurusi pakan baik itu untuk ternak ayam, ayam pedaging, ayam petelur, sapi, kambing, sapi-kambing susunya juga," ujar Titiek Soeharto dalam RDPU dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/10/2026).

Ia menambahkan, keterlibatan badan khusus pemerintah ini bertujuan agar rantai pasok impor hingga distribusi tidak lagi didominasi oleh pihak swasta yang berpotensi memicu lonjakan harga di tingkat peternak.

"Nah ke depan nih Komisi IV kita minta supaya ada satu badan yang bisa khusus ngurusi pakan ini. Jadi kalau ada keluhan-keluhan mengenai pakan, ya kita tanyanya kenapa kamu? kekurangan apa? Jadi tidak tidak swasta-swasta yang mengimpor pakan atau bahan baku pakan, tapi badan pemerintah ini yang mengimpor, mereka mengolah, dan mendistribusikan kepada para peternak dengan harga yang wajar ya," tegasnya.

Di luar itu, Titiek mengaku akan segera menghubungi pihak-pihak terkait seperti Menteri Pertanian (Mentah) Andi Amran Sulaiman dan Bulog untuk menyediaka pasokan pakan terutama jagung dengan harga yang terjangkau. Menurutnya hal ini seharusnya mudah dilakukan mengingat klaim pemerintah yang mengatakan saat ini Indonesia juga sudah swasembada jagung.

"Habis ini saya telepon Pak Menteri dan Bulog supaya harga jagungnya ini bisa distabilkan lagi gitu, ya, terutama untuk para peternak-peternak ini. Orang katanya, saya juga akan nanya lagi, katanya sampeyan sudah swasembada. Kalau swasembada bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia mengenai jagung ini kan? Jadi Pak, kami akan usahakan," ujar Titiek.

Untuk diketahui, para peternak ayam petelur dari berbagai daerah yang tergabung dalam Pinsar Petelur Nasional (PPN) sempat menyampaikan keluhanannya di hadapan Komisi IV DPR RI. Melonjaknya harga pakan ayam membuat biaya operasional kian mencekik usaha peternakan rakyat hingga terancam berhenti berproduksi.

Perwakilan nsar Petelur Nasional (PPN), Suardi, mengungkapkan bahan pakan ayam petelur khususnya jagung dan bungkil kedelai merupakan biaya terbesar dari total modal utama produksi mereka. Kondisi ini membuat komponen pakan menjadi faktor penentu utama kelangsungan usaha peternakan.

"50% beban produksi peternak itu ada di jagung. Satu hal yang tidak kalah penting adalah 25% itu berasal dari bungkil kedelai," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Dalam hal ini, ia menjelaskan harga bungkil kedelai normal berada di kisaran Rp 7.200-7.500 per kilogram. Namun saat ini harga bahan pakan ayam petelur itu sudah naik jadi Rp 9.900-10.000 per kilogram jika dibeli dari BUMN-BUMN yang mendapatkan tugas untuk melakukan importasi dan penjualan bahan pakan tersebut.

Tidak hanya harga bungkil kedelai, peternak ayam petelur juga mengeluhkan kenaikan harga bahan pakan yang lain seperti jagung dan katul. Bahkan untuk jagung, selain harganya yang kini sudah cukup tinggi, saat ini ketersediaan pasokannya di pasar juga dinilai sangat terbatas.

Masalahnya di tengah lonjakan biaya modal pakan yang dialami peternak saat ini tidak sebanding dengan harga jual telur di pasaran yang justru mengalami penurunan drastis. Sebab menurutnya harga jual telur di pasaran saat ini terus merosot jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah.

Untuk itu para peternak ayam petelur ini benar-benar berharap mendapat perhatian dari DPR RI dan bantuan dari pemerintah agar masalah ini dapat terselesaikan. Sebab jika tidak, maka besar kemungkinan usaha mereka harus ditutup.

"Hari ini (harga telur) Rp 20.000 (per kilogram), di Blitar malah sudah Rp 19.000. Bulan Juni kemarin titik nadir harga telur di kandang Rp 17.100. Selama 6 bulan, kami merugi Rp 5.000 sampai Rp 7.000. Itu adalah kondisi kami," tutur Suardi.

Simak Video 'Cerita Peternak Ponorogo Budi Daya Ayam Persilangan di Lahan Sempit':