10.070 Kopdes Mulai Operasi Hari Ini

Distribusi pasokan pangan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dipastikan sudah siap. Hal ini dipastikan langsung oleh Holding BUMN Pangan ID FOOD bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) saat melakukan peninjauan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda pemantauan serentak pemerintah terhadap kesiapan operasional 10.070 titik KDKMP yang dimulai pada 15 Oktober 2026. Pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditas kebutuhan pokok, kelengkapan fasilitas pendukung, serta kesiapan pelayanan koperasi kepada masyarakat.

Dalam peninjauan di Purworejo, jajaran ID FOOD bersama Bapanas mengunjungi sejumlah KDKMP, antara lain Pangenjurutengah, Doplang, Mranti, Sidomulyo, Cangkreplor, Cangkrepkidul, dan Ganggeng.

"Koperasi Merah Putih memiliki peran penting dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, kesiapan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama untuk komoditas pangan, perlu menjadi perhatian bersama agar koperasi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Ghimoyo dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Selain menjadi saluran distribusi kebutuhan pokok, KDKMP diharapkan dapat membuka akses pasar bagi hasil panen petani melalui peran koperasi sebagai pembeli hasil produksi masyarakat setempat. Dengan demikian, keberadaan koperasi tidak hanya mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pangan, tetapi juga membuka peluang pemasaran bagi pelaku usaha dan produsen pangan di tingkat desa.

Pihaknya menjelaskan, sebagai Holding BUMN Pangan, ID FOOD memiliki peran dalam penguatan rantai pasok dan distribusi komoditas pangan melalui sinergi dengan pemerintah, BUMN, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan KDKMP.

"Salah satu langkah yang telah kami lakukan adalah menjalin kerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara terkait penyediaan dan distribusi gula untuk kebutuhan Koperasi Merah Putih. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pasokan pangan yang lebih terintegrasi, sehingga kebutuhan komoditas di tingkat koperasi dapat dipenuhi secara berkelanjutan," ungkap Ghimoyo.

Selain gula, ia menambahkan, ID FOOD juga tengah menjajaki peluang penyediaan dan distribusi sejumlah komoditas pangan pokok lainnya melalui jaringan KDKMP. Pengembangan tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, karakteristik konsumsi, serta potensi komoditas di masing-masing daerah, sehingga pola pasokan yang dibangun dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Dalam pelaksanaannya, peninjauan dilakukan dengan memeriksa langsung kondisi gudang, ketersediaan stok, kelengkapan barang pada rak penjualan, serta kesiapan sarana operasional koperasi. Pemeriksaan juga mencakup proses transaksi di kasir, termasuk penggunaan aplikasi koperasi dan sarana pembayaran digital.

Selain pemeriksaan fisik dan operasional, jajaran ID FOOD bersama Bapanas turut berdialog dengan pengelola koperasi dan masyarakat untuk mendengarkan penilaian langsung mengenai harga, ketersediaan barang, kemudahan bertransaksi, serta kualitas pelayanan yang diterima.

"Kami ingin memastikan bahwa penguatan distribusi pangan tidak hanya berhenti pada penyediaan barang, tetapi juga memperhatikan kesiapan pengelolaan, kemudahan transaksi, dan kebutuhan masyarakat. Masukan dari pengelola koperasi maupun masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan pola distribusi yang lebih efektif," jelasnya.

Menurutnya, dalam mendukung kesiapan operasional KDKMP, khususnya dalam koordinasi dan penyiapan kebutuhan distribusi komoditas di tingkat koperasi, ID FOOD saat ini turut melibatkan anak usaha yang bergerak di lini distribusi dan logistik, antara lain PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Rajawali Nusindo.

Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Brigjen Pol Hermawan menyampaikan, keberadaan KDKMP diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi kebutuhan masyarakat. Melalui koperasi yang beroperasi di tingkat desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh komoditas seperti beras SPHP, MinyaKita, gula, LPG 3 kilogram, dan pupuk bersubsidi secara lebih mudah dan terjangkau tanpa melalui rantai perantara yang panjang.

Selain menyediakan kebutuhan pokok, KDKMP juga diarahkan untuk memperluas akses layanan pembiayaan berbunga rendah bagi masyarakat. Layanan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi, termasuk rentenir.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah mengoordinasikan pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP di sembilan provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Pemantauan tersebut melibatkan kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, serta aparat kewilayahan. Berbagai temuan dan kendala operasional di lapangan selanjutnya akan dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi, PT Agrinas Pangan Nusantara, dan BUMN pemasok sesuai kewenangan masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kelancaran penyaluran komoditas bersubsidi agar manfaat subsidi pemerintah diterima secara utuh oleh masyarakat yang berhak.