Keuangan Negara Masih Tidak Efisien

Jakarta - Janji pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara dinilai hanya basa-basi karena faktanya masih banyak pemborosan yang dibiarkan tetap terjadi di berbagai departemen.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi, Ichsanudin Noorsy, dalam acara bertajuk 'Catatan Akhir Tahun Ekonomi Indonesia' di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (26/12/2007).

"Pembangunan gedung megah di berbagai departemen ekonomi, reformasi birokrasi dengan mendahulukan renumerasi bagi para pejabat tinggi atau minimnya tindak lanjut atas berbagai temuan BPK, justru menunjukkan ketidakseriusan pemerintah SBY-JK untuk melakukan penghematan keuangan negara," ujarnya.

Sementara, kebijakan pembatasan premium yang hanya memberikan potensi penghematan subsidi BBM sebesar Rp 6 triliun justru digalakkan pemerintah.

"Padahal dampak kerugian sektor finansial dan ekonomi dari kebijakan ini berpotensi jauh lebih besar dibanding penghematan yang dilakukan," ujarnya.

Contoh lain adalah pengabaian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang cost recovery migas. Sebagaimana diketahui saat ini cost recovery meningkat sementara lifting minyak cenderung menurun.

Disamping itu ada potensi kerugian negara sedikitnya Rp 13 triliun terhadap perhitungan cost recovery periode 2004-Semester I-2005.  "Namun, Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) saling lempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam melakukan pembenahan dan menindak lanjuti temuan BPK," ujarnya.
(ddn/ir)