Tiga Kelompok Hambatan yang Kerap Dihadapi Dunia Usaha

Dalam buku tersebut, Kadin menemukan setidaknya 107 isu strategis dan 407 usulan rekomendasi dalam 15 klaster yang selama ini menjadi batu sandungan bagi dunia usaha di Tanah Air.

Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Bisnis Dewan Pertimbangan Kadin, Didik J. Rachbini, mengungkapkan berbagai hambatan ini kerap kali membuat biaya ekonomi di Indonesia masih tinggi.

Kondisi tersebut dinilai membuat sektor industri sulit tumbuh maksimal untuk mengerek perekonomian nasional ke target pertumbuhan 7-8%.

"Perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan untuk keluar dari pertumbuhan yang bertahan di sekitar 5%. Pada triwulan II-2026 ekonomi tumbuh 5,29%. Angka ini patut disyukuri, tetapi belum cukup untuk membawa kita menuju sasaran 7-8%," kata Didik dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (20/10/2026).

Masalahnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terjadi dengan sendirinya. Ia mencontohkan pada era deregulasi dan debirokratisasi tahun 1980-an, pemerintah secara sistematis mengurangi hambatan usaha, membuka ruang investasi, mendorong ekspor, dan memperkuat sektor industri.

Hasilnya, industri tumbuh tinggi dan menjadi lokomotif perekonomian.

"Industrialisasi tidak akan berjalan apabila dunia usaha masih menghadapi biaya ekonomi tinggi. Sumbernya jelas: regulasi yang berlebihan, perizinan yang panjang, ketidakpastian kebijakan, tumpang tindih kewenangan, hingga birokrasi yang belum efisien," ujar Didik.

Karena itu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7-8%, Didik menilai kebijakan ekonomi tidak dapat berjalan seperti biasanya alias business as usual.

Industrialisasi harus kembali ditempatkan sebagai strategi utama melalui investasi produktif, ekspor manufaktur, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi, dan keterhubungan dengan rantai produksi global.

"Di tengah fragmentasi perdagangan dunia, Indonesia perlu memperkuat orientasi keluar (outward looking) dengan memanfaatkan pasar global, investasi asing, dan ekspor. Negara-negara yang berhasil memperkuat industrinya menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap investasi dan rantai produksi global dapat menjadi jalan untuk meningkatkan teknologi, produktivitas, dan daya saing," sambungnya.

Berdasarkan temuan dalam Buku Putih 2026, Kadin memetakan hambatan dunia usaha ke dalam tiga kelompok besar.

Kelompok pertama berkaitan dengan biaya dan ketersediaan input produksi yang mencakup 35 isu strategis, seperti ketidakpastian harga dan pasokan gas industri, ketidakjelasan skema energi terbarukan, tingginya biaya distribusi logistik, hingga beban biaya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kelompok kedua menyoroti persoalan regulasi, standar, dan kepastian hukum yang terdiri dari 29 isu. Masalah utama yang dikeluhkan pengusaha antara lain lambatnya proses persetujuan lingkungan, kendala teknis pada aturan Komponen Dalam Negeri (TKDN), penerapannya Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, hingga perlunya masa transisi saat terjadi perubahan aturan.K

Kelompok ketiga berfokus pada hambatan pasar, perdagangan, dan pembiayaan yang mencakup 43 isu. Sektor keuangan dan pembiayaan menjadi sorotan utama karena suku bunga, agunan, serta tenor kredit dinilai belum kompetitif bagi pengusaha. Selain itu, arus kas pelaku usaha kerap terganggu akibat keterlambatan pembayaran proyek oleh pemerintah serta hambatan restitusi PPN.

Melalui peluncuran Buku Putih ini, Kadin mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi struktural melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi guna mengembalikan peran industri sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

"Industri hanya dapat kembali menjadi lokomotif pertumbuhan apabila hambatan-hambatan ini dihapus. Buku ini adalah suara para pelaku usaha, mari kita kawal bersama agar setiap rekomendasi di dalamnya benar-benar dilaksanakan," pungkas Didik.