Diduga Ada Rekayasa Metodologi Data Kemiskinan BPS

Jakarta - Angka kemiskinan yang dilansir pemerintah memicu tanda tanya sejumlah kalangan. Angka 16,58 persen (periode Maret 2006-Maret 2007) yang dikeluarkan BPS diduga muncul karena adanya rekayasa metodologi.

"Jadi bukan rekayasa data, tapi ada rekayasa metodologi penghitungan kemiskinan dan pengangguran, termasuk di dalamnya definisi yang bekerja dan tidak bekerja," ujar mantan Menkeu Rizal Ramli.

Rizal menyampaikan hal itu dalam Refleksi Akhir Tahun Komite Bangkit Indonesia di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (27/12/2007).

Proses rekayasa metodologi itu diyakini Rizal dibantu sejumlah tenaga ahli dari Bank Dunia. Tujuannya, agar kepentingan program Bank Dunia di Indonesia berhasil dan perwakilan Bank Dunia mendapat pujian dari Washington.

"Yang masalah bukan datanya, karena kalau data BPS yang bermain. Tapi data itu diproses dengan metodologi yang direkayasa," ujarnya.

Dia kemudian menyontohkan faktor pembagi dalam data kemiskinan. Untuk tahun 2007, faktor pembagi ditetapkan harga barang-barang di bawah sebelum kenaikan BBM. Jadi faktor pembaginya lebih kecil. Sedangkan jika dimasukkan harga-harga bahan pokok yang lebih tinggi saat ini, faktor pembaginya menjadi lebih besar.

Mengenai perbedaan data pemerintah dengan data versi Bank Dunia yang mencapai 49 persen, Rizal mengatakan, data Bank Dunia berdasarkan batas pendapatan per orang per hari sebesar 2 dolar atau Rp 20 ribu. Untuk kota-kota besar dengan jumlah keluarga minimal 5 orang, angka tersebut sangat tidak memadai.

"Nah kalau batasan angka ini yang dipakai, jelas tingkat kemiskinan di Indonesia sangat tinggi sekali secara absolut," tandas dia.
(umi/ir)