.webp)
Mantan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi merespons pernyataan politikus Malaysia yang menyerukan agar Indonesia dikucilkan dari ASEAN terkait kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Lutfi menegaskan persoalan asap ini tak seharusnya mengucilkan Indonesia karena pembakaran lahan diduga oleh korporasi kelapa sawit. Ia buka-bukaan adanya kepentingan bisnis di balik industri sawit yang menurutnya turut melibatkan perusahaan-perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia.
Lufti menjelaskan bahwa selama puluhan tahun CPO mentah dari Indonesia dikirim ke Malaysia dan Eropa untuk diolah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. Dia menilai keuntungan besar justru diperoleh dari proses pengolahan di sektor hilir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini Indonesia lebih mendorong hilirisasi sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dan memasok program biodiesel B30, B40, hingga B50.
"Begitu kami berhenti memasok CPO mentah murah ke kilang-kilang pengolahan di luar negeri, mereka panik. Mereka menuduh Indonesia melakukan dumping. Mengapa? Karena kilang-kilang mereka di Eropa kehilangan pasokan murah," ujar Lutfi dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu (21/10/2026).
"Lihat siapa yang mengajukan keluhan di Eropa. Itu adalah kelompok perusahaan yang sama, yang mengambil minyak sawit mentah dari tanah Indonesia untuk memasok kilang-kilang mereka di Eropa," sambungnya.
Ia turut menyinggung gugatan Malaysia bersama Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait aturan biodiesel Uni Eropa. Menurutnya, hal itu terjadi karena seluruh rantai pasok minyak sawit Malaysia bergantung pada perkebunan yang berada di Indonesia.
"Dan sebelum Anda berceramah kepada kami soal sanksi, bercerminlah terlebih dahulu. Ketika Amerika Serikat melarang minyak sawit masuk ke negaranya karena persoalan perbudakan modern dan pekerja anak, perusahaan besar andalan Malaysia sendiri yang terseret, yaitu Sime Darby dan FGV. Apakah Indonesia pernah menyebut seluruh negara Malaysia sebagai negara yang harus dikucilkan karena hal itu? Tidak pernah," katanya.
Lutfi juga menyoroti pernyataan politikus Malaysia yang mengutip laporan Greenpeace. Padahal kata Lutfi, dalam laporan itu melibatkan perusahaan Malaysia. Sebanyak 19 titik panas kebakaran itu berada di konsesi KL Kepong di Indonesia serta area bekas kebakaran yang dikaitkan dengan konsesi Genting dan TSH.
"Jika Anda ingin meminta pertanggungjawaban, selidiki perusahaan-perusahaan tersebut dan rantai pasok mereka. Jangan jadikan seluruh negara saya sebagai sasaran," tegasnya.
