"Dengan jumlah masyarakat miskin saat ini, tidak mungkin menyerahkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar ini kepada mekanisme pasar. Ide menghidupkan kembali koperasi sebenarnya sangat bagus, karena koperasi adalah badan yang mencoba mengakomodir kebutuhan setiap anggotanya," kata Paskah.
Pada tahun 2007, anggaran program kemiskinan sebesar Rp 51 trilliun. Pada tahun 2008, dianggarkan menjadi Rp 58 trilliun.
"Sejauh ini, hasilnya barangkali masih belum sesuai harapan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 3 tahun terakhir ini keadaan semakin membaik. Bisa dilihat bahwa konsumsi masyarakat lapisan paling bawah meningkat. Namun, untuk mengentaskan kemiskinan masih diperlukan solusi yang lainnya," kata Paskah.
Pada tahun 2006, jumlah koperasi mencapai 140 ribu unit, dengan jumlah anggota 28 juta orang. Namun, banyak hambatan dalam koperasi. Kenyataannya penyelenggaraan rapat anggota tahunan (RAT) terhitung masih sangat rendah.
"Akibatnya, tujuan dasar koperasi jadi enggak jalan. Oleh karena itu, tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan koperasi," kata Paskah.
Sementara itu, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Muslimin Nasution, mengatakan bahwa koperasi bisa berjalan dengan baik jika mendapat dorongan-dorongan dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pakar ICMI, Ginandjar Kartasasmita, mengusulkan agar pembangunan koperasi harus menjadi bagian integral dari paket pembangunan pemerintah.
"Jika dulu pemerintah bisa menciptakan sistem perbankan, lembaga ekspor, insentif investasi dan kebijakan proteksi industri besar, maka pemerintah tentu mampu melakukan rekonstruksi pembangunan ekonomi dengan memasukkan koperasi di dalamnya," ujar Ginandjar.
(dro/ddn)











































