Bansos Digital Meluncur 10 November, 100 Juta Warga Bakal Terdaftar

Bansos Digital Meluncur 10 November, 100 Juta Warga Bakal Terdaftar

Ilyas Fadilah - detikFinance
Selasa, 27 Okt 2026 17:50 WIB
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (kiri) di sela menyampaikan keterangan usai pertemuannya di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut dalam rangka menyerahkan hasil kajian terkait penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dari Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan kepada Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebagai upaya memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan pemberantasan korupsi guna mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (kanan)/Foto: ANTARA FOTO/FAUZAN
Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sebanyak 60 juta orang telah terdaftar dalam sistem bantuan sosial (bansos) digital berbasis Government Technology (GovTech).

Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 100 juta orang pada 10 November 2026.Melalui sistem ini, pemerintah ingin memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

"Sebenarnya kami usulkan pada presiden tanggal 10, akan di-roll out secara nasional. Karena per hari ini, sudah 60 juta yang terdaftar di dalam govtech itu, yang qualified untuk menerima bansos, dan kita harap nanti waktu roll out oleh Presiden tanggal 10 November itu sudah lebih 100 juta orang," kata Luhut di kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Luhut menargetkan seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bansos sudah masuk dalam sistem tersebut pada akhir tahun ini. Pengintegrasian data juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi korupsi.

ADVERTISEMENT

"Tapi yang saya menarik sebenarnya adalah penggunaan teknologi, AI, untuk tadi mengontrol ini semua. Saya kira presiden sudah melakukan loncatan untuk ini, dan bawa keadilan," ujarnya.

Menurut Luhut, penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat mencegah kesalahan penyaluran bantuan, baik kepada masyarakat yang tidak berhak maupun warga yang seharusnya menerima tetapi justru terlewat.

"Sehingga tidak ada masyarakat yang harusnya dapat bantuan sosial dari pemerintah atau cash transfer, itu tidak dapat atau sebaliknya. Itu kita akan jamin akan terjadi keadilannya," jelasnya.

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan arah kebijakan pemerintah ke depan yang ingin mengalihkan subsidi berbasis produk menjadi subsidi langsung kepada masyarakat. Bantuan tersebut nantinya dapat diberikan dalam bentuk transfer tunai kepada individu.

"Sebab kita juga pengin pada ujungnya nanti kita nanti ingin pada ujungnya tidak lagi subsidi kepada produk, tapi subsidi itu langsung kepada manusia. Jadi cash transfer kepada individu," tutup Luhut.

(ily/ara)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads