Menkeu: BUMN Tak Mungkin Lepas Dari Setoran Dividen

Jakarta - BUMN-BUMN tidak mungkin lepas dari kewajibannya membayar dividen kepada pemerintah. Bagian dari keuntungan BUMN itu masih diperlukan untuk pembiayaan APBN.

Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai jumpa pers evaluasi ekonomi 2007 di Graha Sawala, Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (29/12/2007).

"BUMN tidak bisa tidak bayar dividen, kalau memang tidak bayar dividen ke pemerintah, ya pemerintah nggak usah punya BUMN," tandasnya.

Namun demikian, menurut Menkeu, jika memang ada BUMN yang menginginkan agar setoran dividennya dikurangi, maka hal itu bisa negosiasikan.

"Kalau memang minta dikurangi untuk ekspansi, maka nanti kita bisa hitung-hitungan saja," jelasnya.

Menneg BUMN Sofyan Djalil dalam paparan akhir tahun 2007 lalu mengatakan, kedepannya pemerintah tidak memerlukan lagi setoran dividen dari BUMN. Bagian setoran dividen itu seharusnya digunakan BUMN yang bersangkutan untuk pengembangannya.

"Tapi dengan asumsi kondisi budget negara lebih baik, sehingga nantinya BUMN bisa menjadi penggerak ekonomi bangsa, di luar negeri juga seperti itu seperti Petronas dari mulai dia lahir sampai sekarang tidak pernah ditarik dividen-nya," tutur Sofyan.

Mantan Menkominfo ini juga berharap pada tahun 2008 jumlah setoran dividen BUMN akan terus mengecil, sehingga dapat digunakan untuk ekspansi BUMN itu sendiri.

(dnl/qom)