Harga Minyak US$ 100 Belum Pengaruhi APBN

Jakarta - Lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh US$ 100 per barel belum akan
segera berdampak signifikan ke ekonomi Indonesia.

Rekor tersebut dinilai hanya fluktuasi yang biasa terjadi karena aksi ambil untung
para spekulan.

Demikian disampaikan pengamat perminyakan LP3ES Pri Agung Harmanto ketika dihubungi detikfinance, Kamis (3/1/2008). "Fluktuasi itu kan biasa, ini masalah ambil untung saja," katanya.

Namun ia mensinyalir ada faktor kekhawatiran akan turunnya cadangan minyak AS sehingga memicu naiknya harga minyak.

Meski sudah menyentuh batas psikologis, tingginya harga minyak baru akan berdampak jika bertahan dalam jangka waktu yang lama. Baik pengaruh ke APBN maupun sektor riil.

"Kalau bertahan tinggi terus, pasti defisit. Seperti yang dikatakan banyak orang, ekonomi dunia akan melambat. Ekspor Indonesia juga bisa tidak mencapai target," katanya.

Dirjen Migas Luluk Sumiarso juga menjelaskan, bahwa fluktuasi harga yang sesaat tidak berdampak signifikan ke APBN. Apalagi APBN menggunakan pedoman harga minyak Indonesi (Indonesia Crude Price/ICP), bukan harga minyak di New York ataupun London.

"Yang selama ini dipakai sebagai pedoman (perhitungan APBN) adalah ICP, bukan harga spot yang sesaat atau berubah-ubah," katanya ketika dihubungi detikFinance.

Mengenai pengalihan BBM ke RON 90, Pri Agung menilai hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Rencana yang akan diterapkan jika ICP mencapai US$ 100 per barel itu dinilai hanya akal-akalan karena pemerintah sudah kadung janji tidak akan menaikkan harga BBM hingga 2009.

"Ini seperti kebijakan yang mengada-ngada karena sudah terlanjur janji, makanya
harus cari jalan," jelasnya.

Jika diterapkan, rencana ini tidak akan menyelesaikan masalah, karena subsidi tidak bisa berkurang signifikan. Penghematan dimungkinkan hanya Rp 6 triliun. Tapi disisi lain penyelewengan minyak tanah hingga 30 persen akan menciptakan kerugian yang lebih besar.

"Jadi kalau mau, penyelewengan seperti itu yang harus ditindak," lanjutnya.

Selain itu, pemberian subsidi langsung juga akan memberi dampak yang terasa. Dengan mekanisme subsidi langsung, bisa terkontrol siapa saja yang menerima subsidi.

Apalagi, kemampuan Pertamina memproduksi RON 90 masih terbatas. Akibatnya, impor tetap masih membebani. "Jelas, rencana ini tidak akan menyelesaikan masalah," katanya. (lih/ir)