LP3ES: Masalah Energi akan Bebani 15% APBN 2008

LP3ES: Masalah Energi akan Bebani 15% APBN 2008

- detikFinance
Selasa, 08 Jan 2008 13:37 WIB
Jakarta - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menemukan pasokan dan produksi energi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Sehingga masalah energi masih akan membebani APBN 2008 sekitar 15%.

Demikian disampaikan peneliti LP3ES, Pri Agung Rakhmanto dalam catatan Awal Tahun LP3ES Ekonomi Politik Energi Indonesia 2008 di gedung LP3ES, Jalan S Parman, Jakarta, Selasa (8/1/2008).

Berdasarkan data LP3ES, produksi minyak terus mengalami penurunan. Pada tahun 2000 produksi sebesar 1,41 juta bph, sementara pada kuartal III 2007 menjadi 986 ribu bph. Cadangan minyak juga mengalami penurunan dari 10,9 milliar barel pada tahun 1990, menjadi 8,71 milliar barel pada 2006.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pasokan gas dalam negeri juga mengalami penurunan, padahal produksi dan cadangan gas meningkat. Cadangan gas pada tahun 1990 sebesar 95,2 trilliun kaki kubik, sementara pada 2005 sebesar 185,8 trilliun kaki kubik.

"Kenapa pasokan gas dalam negeri menurun dikarenakan sekitar 50% hasil produksi gas masih terikat kontrak ekspor jangka panjang," terang Pri.

Hal serupa juga terjadi pada turunnya pasokan batubara dan elpiji ke dalam negeri. Karena sekitar 70% produksi batubara dan 53% produksi elpiji untuk diekspor.

"Biofuel juga masih belum terlihat manfaatnya. Saat ini produksi biofuel baru mencapai 520 ribu kilo liter, sementara kebutuhannya mencapai 36 juta kilo liter," jelas Pri.

Berdasarkan data tersebut, LP3ES mengusulkan agar pemerintah melakukan revisi pada target lifting BBM, agar tidak membebani APBN 2008.

"Kapasitas kilang kita di 2008 diperkirakan masih sekitar 1,055 juta bph, sementara kebutuhan 1,45 juta bph, jadi porsi impor minyak 2008 masih akan sebesar 30%," kata Pri.

"Di satu sisi penggunaan bahan bakar alternatif juga masih jauh dari realisasi. Penggunaan BBM masih memiliki porsi sebesar 40% tahun 2008. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya merevisi target lifting," tambah Pri. (dro/arn)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads