BPH Migas Bentuk Tim Pantau Kelangkaan Minah

Bandung - Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menurunkan tim ke setiap daerah rawan kelangkaan minyak tanah (minah) untuk identifikasi adanya pelanggaran hukum. Sebab dari hasil penyelidikan sementara, banyak terjadi penyalahgunaan seperti penimbunan dan pengoplosan.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan adanya disparitas harga minah bersubsidi dengan non bersubsidi yang mencapai Rp 6 ribu per liter, menjadi salah satu kelangkaan Minah di beberapa daerah akhir-akhir ini. Kalangan industri banyak yang nakal dengan menggunakan Minah bersubsidi.

"Selain itu masa transisi program konversi minah ke elpiji serta bencana alam akhir-akhir ini mengganggu jalur distribusi. Juga dipengaruhi adanya panic buying," tuturnya dalam jumpa pers yang digelar di Auditorium Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Jalan Dipenogoro, Rabu (9/1/2008).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur BBM BPH Migas Erie Soedarmo menambahkan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan Minah bersubsidi, pihaknya membentuk tim penanggulangan jenis BBM tertentu.

Tim ini akan bertugas ke daerah untuk infentarisasi daerah yang rawan langka Minah. Mereka pun akan melakukan identifikasi jenis pelanggan yang terjadi.

"Kami akan menindak tegas pangkalan yang berbuat nakal atau melanggar. Kami akan berikan sanksi berupa pemutusan hubungan usaha," ancamnya.

Berdasarkan data dari Koordinasi Pengawasan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (KP4BBM), selama 2007 terjadi 220 kasus penyalahgunaan BBM. Diantaranya penangkapan KM Caraka Niaga III-6 di Palembang belum lama ini, yang mengangkut 25 ton solar bersubsidi dan 4 ton solar non bersubsidi dengan nilai kerugian negara Rp 134 juta.

Modus lain terjadi di Ambon, di mana pengisian BBM bersubsidi ternyata bukan hanya untuk kapal nelayan tetapi juga digunakan untuk mengisi kapal asing. Kasus ini melibatkan oknum Pertamina setempat.

(ern/qom)