Hal tersebut ddisampaikan anggota BPK Udju Djuhaeri di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (14/1/2008).
"Kita lagi mempelajari by contract, apa yang sama apa yang berbeda. Ini sejarah, pertama kali BPK akan audit overall," ujarnya.
Menurutnya ada sekitar 46-47 KPS yang bakal diaudit pembayaran cost recovery.
Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan audit biaya cost recovery diperlukan supaya pemerintah mendapat hasil optimal dari setiap kontrak karya pertambangan.
"Jangan pemerintah dapat remah-remahnya saja, kalau semua dihitung cost recovery, pemerintah dapat apa," ujar Anwar.
BPK beberapa waktu lalu memberikan pendapat advers bagi laporan keuangan BP Migas. Anwar meminta BP migas segera memperbaiki laporannya dengan menggunakan standar akuntansi yang memadai.
"BP Migas itu kan terima duit dalam dolar AS, dia bisa sewa konsultan akuntan yang terbaik di muka bumi, dia terima duit banyak, kenapa mereka tidak melakukan?," ujarnya
(ddn/qom)











































