Pengusaha Kecewa Pemberlakuan DMO Batubara Batal

Jakarta - Pengusaha mendesak pemerintah tetap memberlakukan domestic market obligation (DMO) batubara setidaknya 30% dari total produksi nasional untuk kebutuhan industri dalam negeri.

Saat ini kalangan industri sedang menghitung berapa total kebutuhan batubara untuk dalam negeri. Penghitungan ini ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan.

Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi dalam perbincangannya dengan detikFinance, Jakarta, Jumat (18/1/2008).

"Kalau dalam 3 bulan ke depan tidak ada jaminan pasokan batubara, berapa banyak lagi industri yang kolaps. Kami pindah pakai batubara karena sudah tidak sanggup beli BBM, sekarang malah batubaranya yang tidak ada," keluh Sofyan.

Sofyan menyayangkan pemerintah tidak tegas kepada produsen batubara dengan membiarkan batubara yang dieksploitasi dari bumi Indonesia untuk diekspor besar-besaran.

Menurutnya produsen batubara memilih mengekspor karena bisa dapat uang langsung lewat LC. Karena kalau dijual ke dalam negeri produsen itu takut tidak dibayar, sehingga enggan menjual ke dalam negeri.

Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus, Sofyan khawatir ini akan mengganggu iklim investasi. Menurutnya, akan semakin banyak investasi asing yang hengkang.

"Ini tidak ada aturannya, pemerintah hanya menyerahkan urusan ini ke supply dan demand, harganya jadi bisa dipermainkan. Swasta dibebaskan ya cuma cari untung. Harusnya pemerintah bertindak sebagai perantara masalah batubara ini, " ujarnya.

Sofyan menjelaskan, hampir seluruh industri sedang berencana mengalihkan kebutuhan energinya ke batubara karena naiknya harga BBM industri. Sehingga diperkirakan kebutuhan batubara dari 15% naik menjadi 30% dari total produksi nasional.

(arn/ir)