Asumsi APBN 2008 Harus Diubah

Jakarta - Asumsi-asumsi makro dalam APBN 2008 harus segera berubah untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global. Perubahan asumsi tidak perlu menunggu jadwal pembahasan yang dimulai pada Juni 2008.

Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi dari Indef Fadhil Hasan, dalam jumpa pers di Kantor Econit, Jalan Tebet Barat Dalam IV No 5, Jakarta, Kamis (24/1/2008).

"Asumsi sudah tidak realistis lagi baik itu suku bunga, inflasi, nilai tukar dan sebagainya," ujarnya.

Perubahan asumsi ini untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan dunia usaha bahwa pemerintah sudah melakukan tindakan antisipasi untuk meredam dampak perlambatan ekonomi di AS.

"Kalau ini misalnya ini segera dilakukan oleh pemerintah maka akan membantu dunia usaha dalam meminimalisir dampak," ujarnya.

Inflasi akan meningkat akibat resesi di AS dan harga pangan yang meningkat tajam di tahun 2008 ini.

"Pemerintah kan menargetkan inflasi 5 plus minus 1 persen tahun ini, ini sudah tidak bisa dipertahankan," ujarnya.

Pemerintah juga perlu menyiapkan program stabilisasi harga (PSH) dalam negeri dengan lebih terencana. Di sini peran Perum Badan Urusan Logistik menjadi penting.

"Peranan dari Bulog dirumuskan lagi, benar-benar dijalankan, zaman dulu korupsi itu benar, tapi sekarang dengan menghilangkan governance yang jelek, Bulog bisa menjalankan fungsi sebagai stabilisator bahan pokok," ujarnya.

Rekan Fadhil, Ikhsan Modjo menambahkan, anggaran perlu diubah strukturnya istilahnya fiscal switching. Dengan memperbanyak anggaran belanja modal yang lebih memberikan efek multiplier ketimbang memperbanyak anggaran birokrasi baik itu di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Belanja modal yang dimaksud Ikhsan adalah dengan memperbanyak anggaran untuk infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

"Coba bandingkan misalnya anggaran kesehatan Rp 16,8 triliun, sementara birokrasi pelayanan untuk DPR dan Presiden Rp 90 triliun, jadi biaya presiden dan DPR lebih mahal. Jadi bagaimana di-switching sehingga porsi anggaran modal diperbanyak," ujarnya.

Selain diperbanyak, anggaran belanja juga perlu ditingkatan penyerapannya, jangan hanya diserap habis saat akan akhir tahun anggaran.
(ddn/ir)