.webp)
PLN saat ini sedang mengkaji berbagai opsi untuk pendanaan proyek 10 ribu MW. Selain pinjaman opsi lainnya adalah penerbitan obligasi valas.
Peringatan tersebut disampaikan Menneg BUMN Sofyan Djalil disela-sela acara MoU PT DI dengan BRI dan BNI di gedung Garuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (28/1/2008).
Menurut Sofyan, peringatan itu disampaikan kepada BUMN-BUMN yang memang pendapatannya dalam bentuk rupiah, sementara pinjamannya dalam valas.
"Jadi untuk menghindari mismatch. Kan tahun 1998 terjadi krisis ekonomi Indonesia karena banyak sekali meminjam dalam valas, padahal income dalam rupiah. Kita minta mereka melakukan pengkajian yang lebih komprehensif, tapi bukan berarti nggak boleh. Tapi semua agar risiko bisa ditentukan dengan baik," kata
Sofyan menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menerbitkan obligasi valas. BUMN diminta lebih disiplin lagi menerapkan manajemen risikonya.
"Sekarang apalagi pasar global sedang tidak pasti, Citibank saja mengalami kesulitan, sehingga mereka mengurangi eksposure mereka, sehingga mereka akan berkonsentrasi di pasar domestik, itu hal ini perlu dicermati dengan baik," paparnya.
Sofyan juga meminta perusahaan BUMN untuk lebih melakukan kajian manajemen risiko yang lebih baik. "Misalnya mereka melakukan pinjaman, harusnya mereka melakukan kajian dengan baik. Cuma supaya mereka lebih hati-hati," katanya.
Perusahaan BUMN juga harus mendapat persetujuan pemegang saham jika memiliki eksposure dolar yang proyeksinya besar sekali.
Sofyan juga mengingatkan perlunya pengaturan khusus untuk dolar PLN dan Pertamina. "Karena kalau mereka masuk ke pasar sangat mempengaruhi kurs, jadi intinya supaya risk management yang income rupiah ini jangan terlalu besar eksposurenya yang tidak manageable," pungkasnya.
(ir/qom)
