.webp)
Defisit anggaran bisa menjadi Rp 185,4 triliun atau 4,2 persen dari PDB. Angka ini naik Rp 112,1 triliun dari sebelumnya Rp 73,3 triliun atau 1,7 persen dari PDB.
Kenaikan ini berasal dari peningkatan belanja negara Rp 117,2 triliun--yang paling besar untuk subsidi listrik dan BBM, kemudian dari peningkatan dana bagi hasil daerah Rp 7,2 triliun--sedangkan pendapatan negara hanya bertambah Rp 5 triliun.
"Ini jika pemerintah tidak melakukan kebijakan pengamanan. Sesuai UU keuangan negara tidak boleh defisit melebihi 3 persen dari PDB kita," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan panitia anggaran DPR, Rabu (30/1/2008) malam.
Dengan pengamanan maka defisit bisa ditekan menjadi Rp 89,1 triliun atau 2,1 persen terhadap PDB.
Menurut Menkeu langkah pengamanan antara lain peningkatan pendapatan negara sekitar Rp 39,4 triliun dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
Belanja pemerintah dari sisi subsidi akan meningkat, karena subsidi listrik dan BBM yang naik. Untuk BBM saja subsidi naik menjadi sekitar Rp 116,8 triliun dari Rp 45,8 triliun sedangkan subsidi listrik naik dari Rp 29,8 triliun menjadi Rp 54,2 trliun. Dengan pengamanan maka subsidi bisa ditekan menjadi Rp 106,8 triliun untuk BBM dan Rp 44,2 triliun untuk listrik.
Kemudian penghematan belanja di kementerian dan lembaga sebesar Rp 39,8 triliun melalui pemotongan 15 persen anggaran.
Untuk membiayai defisit yang membengkak mencapai Rp 89,1 triliun lanjut Sri Mulyani harus segera dipikirkan mengenai pembiayaannya antara lain melalui pembiayaan dalam negeri Rp 108,9 triliun yang Rp 103,1 trliun berasal dari penerbitan Surat berharga negara (SBN) netto. Sedangan pinjaman luar negeri sebesar Rp 19,8 triliun.
Menurut Sri Mulyani, langkah pengamanan ini sudah disampaikan dalam rapat sidang kabinet pada 7 Januari 2008.
Asumsi makro berubah
Asumsi makro dalam APBN 2008 mengalami perubahan. Lifting minyak yang semula diproyeksikan sebesar 1,034 juta barel per hari mengalami penurunan menjadi 910.000 barel per hari.
Pemerintah tadinya berharap lifting minyak akan berada di atas kisaran 910.000 barel per hari.
"Kami minta menteri ESDM dan Menneg BUMN memonitoring supaya produksi dan subsidi bisa dijaga sesuai dengan apa yang di UU APBN kita," ujar Menkeu.
Asumsi yang berubah adalah harga minyak ICP yang tadinya dipatok pada level yang lebih rendah yakni US$ 60 per barel kini sebesar US$ 80 per
barel.
"Harga minyak berdasarkan perkiraan para analis tidak akan lama berada di level US$ 90 karena adanya penurunan permintaan," ujarnya.
Asumsi migas lain yang berubah yakni penambahan volume BBM dari 35,8 juta kiloliter menjadi 39 juta kiloliter.
Penjualan motor dan mobil akan meningkatkan volume BBM yang dikonsumsi, pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga jadi haus BBM.
Kemudian program konversi minyak tanah yang hanya bisa terealisir 50 persen atau hanya 1 juta kiloliter.
"Tapi kami masih memberikan cushion, sehingga target 2 juta kiloliter tetap akan dicapai," ujarnya.
DPR belum memberikan persetujuan atas langkah pemerintah ini, mereka akan melakukan rapat internal fraksi dulu dan mendengar keterangan Menteri ESDM terkait beberapa asumsi migas. (ddn/qom)
