Daftar Paket Kebijakan Pangan

Jakarta - Pemerintah akhirnya mengumumkan paket kebijakan pangan untuk komoditi beras, minyak goreng, kedelai dan terigu dalam rangka menstabilkan gejolak harga ke tingkat wajar. Selain itu juga memerintahkan para BUMN untuk turut serta meredam gejolak harga pangan.

"Tujuannya menstabilkan harga dan secara bertahap menurunkannya pada tingkat wajar. Pada masa transisi ke tingkat wajar, kelompok masyarakat penghasilan menengah bawah dapat peroleh keringanan lewat beberapa cara yang dilakukan pemerintah," ungkap Menko Perekonomian Boediono dalam jumpa pers paket kebijakan pangan di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (1/2/2008).

Boediono berharap komitmen dunia usaha ikut menyukseskan sasaran sesuai semangat yang terekam dalam rapat di Istana Negara Kamis kemarin (31/1/2008), dan BUMN diminta dukungannya secara penuh.

Beras
1. Penambahan jatah beras bersubdisi dari 10kg menjadi 15 kg per bulan dengan harga Rp 1.650 per kg tiap keluarga.
2. Penurunan bea masuk beras dari Rp 550 ke Rp 450 per kg.
3. Peningkatan produksi beras dengan percepatan penyebaran benih bermutu.

Minyak goreng
1. Melanjutkan kebijakan pajak eskpor progresif sawit dan turunannya.
2. Pajak ekpor CPO naik menjadi 15 persen pada harga di atas 1.100 per ton.
3. Pajak ekspor biofuel sawit dinaikan secara progresif.
4. Melanjutkan kebijakan PPN yang ditanggung pemerintah untuk produksi dan penjualan minyak goreng dalam negeri.
5. Operasi pasar minyak goreng Rp 2.500 per liter.

Kedelai
1. Membebaskan bea masuk.
2. PPh impor turun dari 2,5% menjadi 0,5%.
3. Peningkatan produksi 2008

Terigu
1. Menghapus bea masuk
2. Melanjutkan kebijakan PPN terigu gandum yang ditanggung pemerintah.
3. Menunda sementara pemberlakuan SNI bagi terigu sambil terus melakukan penyempurnaan.
4. Fasilitasi UKM terigu dalam konversi minyak tanah ke LPG.
5. Mendorong diversifikasi pangan, tepung berbahan baku umbi-umbian lokal.

BUMN
1. Diharap ikut serta lewat PKBL dalam bentuk bazar murah bersubsidi selama 4 bulan.
2. Memberi pinjaman lunak dan subsidi bunga sebesar Rp 2 juta per pedagang tahu, tempe, martabak dan lain-lain. Dengan target 5 ribu pedagang.

Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi pangan sebesar Rp 3,6 triliun. Yakni untuk penambahan anggaran Raskin Rp 2,6 triliun dengan volume Raskin 5 kg per rumah tangga, melanjutkan operasi pasar minyak goreng Rp 0,5 triliun, penyusunan program bantuan langsung kepada perajin tempe tahu sebesar Rp 0,5 triliun.

Sehubungan hal itu, pemerintah akan mempercepat pengajuan RUU Perubahan APBN 2008 pada pertengahan Februari 2008 ke DPR.
(arn/ir)