DPR Belum Siap Putuskan Nasib ASEAN Aceh Fertilizer

Jakarta - DPR belum juga memutuskan nasib pabrik pupuk ASEAN Aceh Fertilizer (AAF). Rencana semula yang akan diputuskan pekan ini molor, karena Komisi VI DPR baru akan melakukan pembahasan awal pekan depan.

Pimpinan Komisi VI DPR RI Totok Daryanto mengatakan pembahasan mengenai AAF baru akan dimulai minggu depan. Karena DPR ingin meminta penjelasan kepada Menneg BUMN mengenai penjualan aset-aset AAF yang sebelumnya telah dilakukan.

"Kan aset AAF bukan hanya pabriknya, tapi ada aset lain yang sudah dijual dan menurut sumber kami ada penjualan tersebut," jelasnya dalam rapat dengar pendapat dengan Menneg BUMN Sofyan Djalil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa malam (5/2/2008).

Totok mengatakan, Komisi VI ingin melihat apakah proses penjualan aset AAF yang telah dilakukan sudah mengikuti aturan yang ada. "Karena penjualan aset tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang ada, jadi kita bukan memperlambat tapi ingin agar semuanya jelas dulu," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menneg BUMN Sofyan Djalil menginginkan agar keputusan mengenai AAF ini dapat diselesaikan cepat karena ini menentukan nasib masyarakat Aceh. "Saya inginnya sekarang sudah ada pembahasan mengenai nasib AAF ini," katanya.

AAF telah berhenti beroperasi sejak 5 Agustus 2003 itu, karena tidak ada pasokan gas.

Likuidasi AAF sebenarnya sudah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan pada 17 September 2005, karena perusahaan tidak bisa beroperasi akibat terhentinya pasokan gas dari ExxonMobil.

Saham AAF dimiliki oleh beberapa negara ASEAN. Selain Indonesia, saham di AAF dikuasai, Malaysia 13 persen, Filipina 13 persen, Thailand 13 persen, dan Singapura 1 persen.

Penjualan AAF ke PT Bumi Persada Lestari sebagai pemenang tender beberapa waktu lalu juga dibatalkan.
(dnl/ir)