Pemda DKI Diminta Tingkatkan Pengawasan Tangki SPBU

Jakarta - Ditemukannya kasus kebocoran tangki timbun BBM di sejumlah SPBU dinilai sebagai kelalaian
Pemda DKI melakukan prosedur pemberian izin, pembinaan dan pengawasan SPBU.

"Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pertambangan dan BPLHD merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perizinan, pembinaan dan pengawasan SPBU sehingga terjadi kasus kebocoran tangki pendam pada SPBU. Karena ketika SPBU dibangun, persyaratan teknis, amdal serta pengawasan di tangan lembaga tersebut," kata Sekjen Komite Indonesia
untuk Pengawasan dan Penghematan Energi (Kipper) Sofyano Zakaria dalam keterangan persnya, Jakarta, Jumat (8/1/2008).

Sofyano merasa heran kenapa ada SPBU yang usianya masih seumur jagung tapi mengalami masalah dalam tangki timbun BBM nya.

"Jika ada SPBU yang usianya masih baru tapi telah mengalami kebocoran pada tangki pendamnya maka ini sangat aneh sekali. Pasti ada hal yang tidak betul dan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pihak Pemda. Nah ini menimbulkan pertanyaan," ujarnya.

Hal ini menurutnya berbeda tatkala persyaratan izin untuk SPBU Pertamina yang harus memenuhi beberapa persyaratan teknis dan pengawasan.

"Pembangunan SPBU non Pertamina persyaratan teknis dan pengawasan saat pembangunannya dilakukan hanya oleh Pemda saja. Ini beda dengan SPBU Pertamina di mana untuk SPBU brand Pertamina mereka dominan menetapkan persyaratan teknis dan pengawasan," jelasnya.

Sofyano mempetanyakan ada perbedaan antara SPBU asing dengan SPBU Pertamina. Yakni pada SPBU asing, lahan terbuka untuk taman sangat kecil dan berbeda dengan SPBU-SPBU Pertamina.

"Saya juga belum tahu pasti apa pihak SPBU asing juga ditetapkan sebagai wajib pungut terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)? Jika iya, bagaimana kontrol terhadap jumlah BBM yang dijual dan dikenakan PBBKB?," ujarnya.

(arn/ir)