Belum Siap, 'Kartu Pintar' Pembatasan BBM Harus Ditunda

Jakarta - YLKI meminta agar pelaksanaan pembatasan premium dengan penggunaan smart card alias 'kartu pintar' ditunda. Persiapan teknis dan sosialisasi dinilai terburu-buru, sehingga justru bisa menimbulkan gejolak sosial.
 
"Kalau bisa ditunda, jangan Mei. Karena persiapannya, terutama teknis belum siap," kata pengurus harian YLKI Tulus Abadi  usai diskusi pembatasan premium di gedung Bimantara, Jakarta, Senin (11/2/2008).
 
Menurutnya, rencana pembatasan premium ini belum matang. Apalagi menyangkut jatah 5 liter per hari untuk mobil pribadi.
 
"5 liter itu, kalau untuk jalur Bekasi Jakarta saja sudah tidak cukup. Apalagi ditambah macet. Tidak riil. Malah bisa mendistorsi sistem transportasi," katanya.
 
Perbaikan sistem transportasi di Jakarta bagi Tulus merupakan solusi sebenarnya. Untuk menghemat BBM bagi kendaraan di kota besar seperti Jakarta, pemerintah harusnya fokus menciptakan transportasi masal yang nyaman. Sehingga pengendara kendaraan pribadipun mau beralih ke angkutan umum.
 
"Sejak 2005 pemerintah harusnya memperbaiki sistem transportasi. Bagaimana menciptakan angkutan masal yang cepat, nyaman dan hemat BBM," katanya.
 
Sementara anggota komite BPH Migas Adi Subagyo menyatakan, pihaknya sama sekali belum mengambil keputusan mengenai jatah BBM subsidi maupun waktu pelaksanaannya.
 
"Itu terserah pemerintah," katanya.

(lih/qom)