Newmont Minta Pemerintah Kaji Lagi Pernyataan Lalai

Newmont Minta Pemerintah Kaji Lagi Pernyataan Lalai

- detikFinance
Selasa, 12 Feb 2008 17:20 WIB
Jakarta - PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) minta pemerintah mempertimbangkan kembali surat pernyataan lalai (letter of default) terkait proses divestasi Newmont. Tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sisa proses divestasi selama 11 hari pun dinilai terlalu pendek.
 
Hal itu dijelaskan, Dirut Newmont Pacific Nusantara Martiono Hadianto, yang juga selaku juru bicara pemegang saham asing NNT, dalam jumpa pers di Le Meridien, Jakarta, Selasa (12/2/2008).
 
"PT NNT terkejut dengan dikeluarkannya surat lalai dan meminta pemerintah memeprtimbangkan kembali tentang surat tersebut," katanya.
 
Menurutnya, proses divestasi Newmont berjalan baik dengan terjadinya kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa atas pembelian 2 persen saham divestasi senilai US$ 72,6 persen pada 28 Januari 2008.
 
Namun Bupati Sumbawa baru bisa mengeluarkan laporan resmi yang diminta Menteri ESDM mengenai hal itu pada 11 Februari 2008.
 
"Kita terima surat itu pukul 15.00 WIB. Waktu itu sempat berbunga, lalu kita laporkan jam 4 kurang sepuluh. Eh, jam 6 kita terima kabar surat (default) itu," katanya.
 
Dalam surat default itu, Newmont diminta menyelesaikan sisa proses divestasi pada Propinsi NTB dan pemkab KS dalam 11 hari.Tapi bagi Newmont, waktu itu terlalu singkat.
 
"Kalau dilihat, proses dengan KS saja butuh waktu dua bulan," lanjutnya.
 
Martiono melanjutkan, memang ada perbedaan intrepetasi mengenai status negosiasi dengan perusahaan yang ditunjuk pemda.

Pemerintah menganggap, perusahaan yang ditunjuk pemda seharusnya tetap mendapat first right refusal. Sementara bagi Newmont perusahaan tersebut tidak mendapat first right refusal sehingga mekanismenya menjadi busines to government.
 
Selain itu, Newmont menolak dituduh mengundur-ngundur waktu. Newmont menilai sejak ditawarkan pada 30 November, hanya KS yang membalas secara formal. KSB hanya membalas secara informal, sementara NTB tidak membalas sama sekali.
 
Yang pasti, Newmont akan meminta pemerintah untuk duduk kembali dalam pertemuan lanjutan dengan Menteri ESDM.
 
"Pemegang saham asing tetap ingin melakukan divestasi ke KSB dan NTB dan sekarang sedang merampungkan ke NTB dan KSB," katanya tanpa menyebut berapa porsi yang akan diberikan ke kedua pemda itu.
 
Saat ini Newmont tengah mengkaji surat tersebut melalui departemen hukumnya. Setelah kajian selesai maka akan keluar berbagai alternatif penyelesaian.
 
Ketika ditanya apakah salah satu alternatifnya adalah arbitrase, semua tergantung dari kelanjutan penyelesaian kedepan.
 
"Kalau bisa ngambil yang paling bagus. Tapi kalau gak bisa, berarti yang lebih berat, tergantung kelanjutan ini semua. Yang pasti, kalau sampai arbitrase jadi sangat negatif untuk siapapun," katanya.
 
Newmont juga menampik tuduhan agenda terselubung dengan rencana menyertakan Grup Trakindo dalam kepemilikan saham Newmont. Alasannya, sudah ada kesamaan visi.
 
"Kita sudah bekerja sama dengan mereka dan sudah tahu kinerja mereka. Dan kita punya kesamaan visi jangka panjang. Mereka efisien," katanya.


(lih/qom)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads