.webp)
terkendali. Laju inflasi pun tak dapat dibendung. Kini Aceh menyiapkan upaya untuk memerangi inflasi. Jika tahun 2007 mencapai 11 persen akan ditekan menjadi 8%.
Tengok saja, kota yang tiga tahun silam digulung tsunami ini kini berpredikat sebagai daerah dengan angka inflasi tertinggi seantero Indonesia. Pasalnya, angka inflasi di Banda Aceh mencapai dua digit, 11 persen di tahun 2007.
Demikian angka inflasi yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Meski angka ini lumayan turun dari angka inflasi pada 2005 silam yang mencapai 41,11 persen, tetap saja angka ini menjadi angka inflasi paling tinggi di Indonesia. Inflasi nasional saja hanya bertengger pada angka 6,59 persen.
Sebenarnya jika ditengok kebelakang, angka ini adalah jelmaan dari apa yang terjadi di Banda Aceh tiga tahun terakhir ini. Harga barang-barang kebutuhan pokok juga barang lainnya serta jasa terus saja naik dari hari ke hari.
Selain karena ketergantungan dengan pasokan dari daerah lain khususnya Medan, Sumatera Utara, posisi Kota Banda Aceh yang paling ujung di propinsi berjuluk Serambi Mekah ini, membuat ongkos angkut juga mahal. Sehingga mau tak mau turut menjadi pengkatrol kenaikan harga.
"Kita berharap angka inflasi ini bisa ditekan, paling tidak pada tahun depan inflasi Kota Banda Aceh bisa turun menjadi 8 persen," ujar Kepala Bappeda NAD, Abdul Rahman Lubis dalam rapat koordinasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Sekretariat Bersama (Sekber) 2008, Rabu kemarin (13/2/2008) di Banda Aceh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertumbuhan ekonomi tahun 2007 tercatat 1,76 persen dengan migas dan 6,69 persen tanpa migas. Demikian juga dengan pertumbuhan investasi yang masih rendah dan pemenuhan energi yang jauh dari cukup bahkan cenderung defisit.
Dari data yang dikelurkan Bappeda Aceh, produktivitas sektor pertanian juga rendah, sekitar 4,76. Ditambah lagi pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan potensi energi terbarukan belum maksimal.
Ditambahkan Abdul Rahman Lubis, kondisi Aceh hari ini diperparah dengan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah, daerah perbatasan dan terisolir. Apalagi, dukungan infrastruktur belum memadai, daya saing derah yang rendah plus ketentuan dan peraturan belum seluruhnya sinkron.
Lantas kemana saja duit triliunan yang mengalir deras ke Aceh paska tsunami? Apa saja yang dilakukan sejumlah lembaga khususnya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias di Aceh yang mengelola dana triliunan itu?.
Filosofisnya kata Abdul Rahman Lubis, jika duit yang ada belum terserap sepenuhnya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, harusnya dapat dimanfaatkan atau dikembalikan ke Aceh. "Karena memang dana tersebut diperuntukkan untuk Aceh, jadi tidak ada salahnya, jika dana itu tetap dimanfaatkan oleh para penerima manfaat di Aceh," ujarnya. BRR NAD-Nias sendiri akan mengakhiri masa tugasnya April 2009 mendatang.
Ketua Dewan Pengawas BRR NAD-Nias Naimah Hasan pernah mengakui kalau selama hampir 2,5 tahun, ekonomi di sektor riil, yang dibangun BRR tidak berjalan. Padahal, hampir Rp 70 miliar dikucurkan untuk 148 lembaga keuangan mikro, yang dibangun BRR NAD-Nias.
Sementara itu, Gubernur NAD, Irwandy Yusuf beberapa waktu lalu pernah membantah keras jika perekonomian Aceh mengalami kebangkrutan. Membenahi Aceh tak bisa instans. Harus sabar katanya. Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kini Aceh tengah menyiapkan Aceh Green Vision. Sebuah program yang memanfaatkan lahan kritis untuk perkebunan sawit yang akan dikelola masyarakat. Sedikitnya, dana Rp 800 miliar disiapkan untuk membuka lahan seluas 120 ribu hektar.
Terobosan ini boleh jadi salah satu yang dianggap bisa menjadi jalan keluar untuk membangun perekonomian Aceh paska tsunami dan konflik. Karena jika tidak, maka 'tsunami' kedua bisa jadi kembali menggulung Aceh.
(ray/ir)
