"Semua menteri sepakat APBN-P perlu diamankan, jadi pemotongan ini tidak ada masalah," kata Hatta usai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (27/2/2008).
Sebelumnya banyak kementerian dan lembaga yang memprotes pemotongan anggaran mereka. Menurut Hatta, para menteri sudah merespons surat Menkeu. Pemotongan 15 persen hanya untuk anggaran program yang bisa ditunda pelaksanaannya.
"Ada yang 14 persen, 15 persen. Setneg dan Istana bisa menghemat lebih dari 15 persen," imbuhnya.
Penghematan antara lain mencakup BBM, listrik dan biaya perjalanan dinas. Hatta menjelaskan meskipun dihemat 15 persen, APBN-P tetap lebih besar dari anggaran 2007.
"Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa bekerja dengan anggaran tersebut," pungkasnya.
(fay/ddn)











































