DPR Setuju Kartu Kendali Minyak Tanah Bersubsidi

Jakarta - DPR menyetujui pelaksanaan pembatasan minyak tanah bersubsidi dengan kartu kendali. Namun program pembatasan premium dan solar dengan kartu pintar (smart card) diminta dikaji ulang.

Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat BPH Migas dengan Komisi VII di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (27/2/2008).

"Kami meminta pemerintah segera melakukan program kartu kendali pada wilayah yang telah terdata. Semakin lama ditunda, akan semakin merugikan," kata Ketua Komisi VII Airlangga Hartarto.

Sementara BPH Migas merencanakan pembatasan minyak tanah dengan kartu kendali akan dimulai di Jawa Tengah pada awal April 2008.

Menurut anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim, Jawa Tengah merupakan wilayah yang paling memungkinkan untuk dimulainya program kartu kendali.

Hal ini karena di Jawa Tengah banyak daerah yang belum terkonversi program elpiji. "Program kartu kendali akan difokuskan di Jawa dan Bali, khususnya Jateng mulai awal April 2008," katanya.

Untuk itu, program sosialisasi kartu kendali akan dimulai pada awal Maret 2008. Lalu, pada minggu kedua Maret, akan dibentuk unit pengaduan masyarakat yang menampung berbagai keluhan. Setelahnya, baru program kartu kendali akan dilakukan di luar Jawa dan Bali.

Sementara untuk smart card, Komisi VII menilai program ini masih butuh pengkajian teknis yang mendalam.

(lih/ir)