.webp)
"Kita akan usulkan ke pemerintah perhitungan poin per poin. Jadi bisa kelihatan bagaimana biaya sebenarnya untuk suatu wilayah," kata Dirut Pertamina Ari Soemarno dalam jumpa pers di kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (28/2/2008).
Dengan perhitungan point to point, biaya distribusi BBM ke suatu pembangkit di wilayah tertentu akan berbeda dengan wilayah lainnya. Tergantung tingkat kesulitan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengantar BBM kesana.
Seperti yang dijelaskan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Faisal, untuk mengantar BBM ke Papua, dibutuhkan tiga kali transhipment atau perpindahan barang antar kapal.
"Kalau setiap transipment ada losses dan penguapan sekitar 0,01-0,02 persen. Kalau tiga kali, lebih banyak lagi. Itu juga ada cost-nya," katanya.
Selain itu, di daerah penghasil minyak belum tentu bisa mendapat BBM dengan harga murah. Karena bisa saja daerah itu tidak punya kilang. Sehingga minyak harus dikirim ke kilang, baru dikirim balik ke lokasi tadi.
"Yang seperti ini jelas jadi tambahan biaya lagi," jelasnya.
Dengan begitu, harga BBM untuk pembangkit di Jawa akan berbeda dengan pembangkit di Papua.
"Untuk Indonesia timur harganya bisa sampai MOPS+30%, tapi untuk Jawa mungkin hanya MOPS+5-6%. Apalagi Jakarta, yang pakai pipa dari Balongan juga bisa," kata Ari.
Hal ini berbeda dengan perhitungan selama ini yang disamaratakan. Selama ini, harga BBM yang dijual Pertamina adalah MOPS+9,5% untuk PLN baik untuk pembangkit di Jakarta maupun Papua. Jadi, biaya BBM untuk Papua yang mahal juga dimasukkan ke perhitungan biaya BBM untuk Jakarta.
Namun Ari melanjutkan, perhitungan ini baru akan disampaikan sebatas wacana, dan tidak terkait dengan perhitungan APBN.
"Dengan ini kita coba buka wacana ke pemerintah pusat dan daerah. Karena implikasinya tidak kecil," katanya.
(lih/qom)
