ADB Minta Pemerintah Umumkan Penerimaan Hasil Tambang

Manila - Bank Pembangunan Asia meminta pemerintah mengumumkan setiap penerimaan yang diperoleh dari hasil pertambangan.

Dengan adanya keterbukaan (disclosure) ini maka akan tercipta suatu transparansi dalam pengelolaan penerimaan negara dari sektor pertambangan yang akhirnya akan mengurangi korupsi.

Dorongan ADB itu termuat dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) seperti dikutip di situs ADB, Jumat (29/2/2008).

EITI merupakan inisiatif global untuk meningkatkan transparansi di industri ekstraktif (hasil tambang). EITI didukung oleh sedikitnya 24 negara, organisasi internasional, perusahaan minyak dan gas dunia dan lembaga sosial. EITI diluncurkan pada 2002 oleh PM Inggris.

Dengan mendukung EITI, ADB akan meminta negara-negara berkembang yang merupakan anggota untuk menerapkan prinsip-prinsip EITI.

Setiap hasil tambang yang dikeluarkan dari perut bumi harus bisa diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi.

"Sudah jelas jika penerimaan dari industri ekstraktif memegang peranan penting pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, jika transparansi dan akuntabilitas di sektor ini lemah, maka industri ekstraktif akan mengarah pada peningkatan kemiskinan, korupsi dan konflik," ujar Ursula Schaefer-Preuss, ADB Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development.

Baru 5 negara di Asia yang sudah setuju untuk menerapkan prinsip-prisip EITI yakni  Azerbaijan, Kazakhstan, Republik Kirgizstan, Mongolia dan Timor Leste.

Selain ADB, lembaga internasional yang menerapkan EITI antara lain African Development Bank, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Organization for Economic Co-operation and the European Bank for Reconstruction and Development.
(ddn/ir)