.webp)
Warga yang berada di sekitar sumur minyak Banyu Urip milik Exxon ini pun juga memperbandingkan dengan proses jual beli lahan korban lumpur di Porong Sidoarjo yang Lapindo Brantas Inc berani membeli dengan harga cukup tinggi. Lapindo melalui grupnya, PT Minarak Lapindo Jaya membeli lahan Rp 1 juta/ meter persegi, bangunan Rp 1,5 juta/meter persegi dan lahan persawahan Rp 125 ribu meter persegi.
"Lapindo yang menghasilkan lumpur saja memenuhi harga yang diminta warga, masak Exxon yang jelas-jelas menyedot minyak bumi cuma mematok harga kecil," tegas Parmani, Ketua LSM Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip-Jambaran (Forkomas Baja) kepada detiksurabaya.com, Senin (3/3/2008).
Menurut Parmani yang juga guru SMP di Kalitidu ini, kekesalan warga semakin memuncak ketika ada kabar bahwa Pertamina akan mengambil alih proses pembebasan lahan dan juga akan memindah lokasi ekplorasi migas Blok Cepu ke kawasan yang dikuasai Perhutani.
"Silahkan saja dipindah, warga semakin senang kok. Warga desa tetap bisa bertani dan tidak terancam bahaya jika sewaktu-waktu ekploitasi migas ada masalah," katanya pria yang tinggal di Desa Berabuan itu. Rumah dia hanya berjarak 1 kilometer dengan sumur Banyu Urip milik Exxon.
Dia meminta kepada Exxon untuk lebih bijak dan arif dalam penyelesaian pembebasan lahan yang dikabarkan membutuhkan sekitar 700 hektar itu.
"Exxon jangan kakulah. Harga yang diminta warga juga masih rasional, minimal Rp 100 meter permeter persegi. Itu cukup kecil dibanding dengan keuntungan saat produksi migas ketika nanti sudah berjalan," pinta Parmani yang mengaku sempat kecewa dituding sebagai makelar tanah ini.
Namun kata Parmani, sebenarnya ada solusi yang telah ditawarkan warga kepada Exxon. Jika memang tak terjadi kesepakatan harga, kata Parmani, warga mengusulkan agar Exxon lebih baik menyewa lahan warga saja.
Mengenai sistem sewa lahan ini, lanjut Parmani, mengacu dengan sistem pertanian. Dia mencontohkan, persawahan di desa sekitar sumur minyak dihargai sesuai dengan hasil panen. Jika satu hektar sawah mampu 3 kali panen dalam setahun maka harganya sesuai dengan yang selama ini didapat petani.
"Jika setiap panen mampu menghasilkan 8 ton, maka dikalikan 3 dan hasilnya 24 ton dikalikan. Nah itu nilai sewa selama setahun yang dibayarkan Exxon. Tapi usulan warga ini juga masih prokontra. Sebab tentunya ada yang merasa dirugikan karena tidak akan dapat bagian," kata Parmani menyindir aparatur desa maupun pemerintah daerah yang sudah ada terjun sebagai makelar tanah.
Parmani juga mengingatkan kepada Exxon maupun Pertamina untuk tidak mempermainkan warga dengan berbagai opini publik.
"Ingat semakin lama proses pembebasan lahan ini maka akan semakin sulit. Harga bisa semakin naik terus. Yang pasti warga tidak menyesal jika eplorasi maupun ekploitasi akan dipindah tempatnya," tandas Parmani.
(gik/qom)
