Pemerintah Mestinya Tegas Mencabut Izin Operasi Newmont

Jakarta - Dengan menyeret PT Newmont Nusa Tenggara ke arbitrase internasional, pemerintah dinilai  telah terkena sindrom tidak percaya diri menghadapi kontraktor asing. Pemerintah mestinya tegas dengan langsung mencabut izin Newmont.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VII, Tjatur Sapto Edy dari FPAN  disela-sela raker dengan Menteri ESDM di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2008).
 
"Pemerintah sudah kena sindrom tidak percaya diri berhadapan dengan kontraktor asing (Newmont). Apakah pemerintah sudah tidak menganggap bahwa kekayaan alam di bumi Nusa Tenggara itu bukan milik  ibu pertiwi lagi sehingga harus mengadu ke arbitrase?" katanya.

Padahal, menurut Tjatur, arbitrase internasional sarat dengan kepentingan politis yang dalam track record-nya selalu membela kontraktor asing. Hal ini bisa diambil contoh kasus menangnya ExxonMobil melawan Venezuela  karena nasionalisasi yang dilakukan negara itu.

"Atau barangkali ini langkah escape dari pemerintah untuk "mengalah" di  forum internasional karena kalau mengalah di dalam negeri rakyat akan marah. Saya berharap Pemerintah mampu bersikap  tegas mencabut izin operasi PT. NNT yang nyata-nyata ingkar terhadap KK pasal 24 (12)," katanya. (lih/qom)