DMO CPO Sulit Dilakukan

DMO CPO Sulit Dilakukan

- detikFinance
Kamis, 06 Mar 2008 16:15 WIB
Jakarta - Wacana penerapan Domestic Market Obligation (DMO) atau wajib pasok terhadap produk crude palm oil (CPO) untuk dalam negeri akan sulit dilakukan. Jika dilakukan
dampaknya akan dirasakan oleh petani sawit rakyat yang jumlahnya cukup besar.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, usai raker dengan
komisi VI DPR RI, di Senayan, Kamis (6/3/2008).

"Rencana DMO sudah kita pelajari. kalau DMO dimaksudkan agar barang cukup di dalam
negeri, sebenarnya bukan itu. Kalau dilakukan DMO ada yang untung ada yang rugi.
Karena yang punya pabrik pengolahan itu bukan yang punya kebun," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mari juga mengatakan  selama ini yang memiliki  perkebunan sawit di dalam negeri
hampir 1/3 atau 30% lebih adalah perkebunan rakyat. Sehingga bila DMO dilakukan
maka para petani tidak bisa menikmati harga pasar internasional.

"Kalau dilakukan, berarti menekan harga di dalam negeri. Maka kalau lihat
kebijakan lihat untung ruginya. Kita lihat semua aspek. Intinya kalau tidak ikuti
tren harga dunia, maka harus melakukan subsidi kapada harga. Kami sih tak lakukan
kontrol harga, karena biayanya besar. Kalau mau kontrol harga harus punya stok,
supaya tak ada yang mainkan harga," paparnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan menekan harga akan berdampak kerugian bagi
perkebunan rakyat dan implikasi dana APBN.

Jadi menurut Mari, kebijakan pemerintah terhadap lonjakan harga CPO yang berimbas
pada harga minyak goreng adalah lebih pada kebijakan merespon kenaikan harga.

"Bukan masalah barang kurang, tapi tujuannya kalau harga tak bisa diturunkan kalau
ada yang terkena dampak kepada harga naik kita akan bantu," ucapnya.

Ia mencontohkan satu-satunya negara yang melakukan kontrol harga adalah Malaysia.
Sehingga apabila membeli minyak goreng tidak boleh dibawa keluar. (hen/ir)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads