SP PLN Bisa Terima Fahmi

Jakarta - Serikat Pekerja (SP) PLN mengaku bisa menerima Fahmi Mochtar sebagai Dirut PLN. Bagi SP PLN, yang penting Dirut PLN harus dari internal dan bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN.

"Kalau dari internal tidak masalah, yang penting bersih, tidak KKN. Kenapa? Karena stigma PLN diluar sangat jelek. Kalau nanti yang jadi direksi adalah mantan yang tersangkut kasus kan repot," ujar Ketua SP PLN Ahmad Daryoko saat dihubungi detikFinance, Senin (10/3/2008).

Sayangnya, Ahmad mengaku tak bisa memberi komentar secara personal kepada Fahmi, apakah dia tergolong sebagai direksi yang bersih atau tidak.

"Pokoknya harus memenuhi tiga syarat: bebas KKN, dari internal, dan bisa diterima karyawan," tegasnya lagi.

Saat ditanya apakah SP PLN akan menolak direksi baru yang berasal dari luar, meski orang tersebut bebas KKN. Ahmad menegaskan pihaknya akan tetap menolak. "Pokoknya harus dari internal," cetusnya.

Sebelumnya, direktur Semen Gresik Rudiantara disebut-sebut akan menjadi Wakil Dirut PLN. Rudiantara bukan orang dalam PLN.

SP PLN juga meminta tidak ada lagi pemecah-mecahan direksi PLN. Artinya, tak ada direksi yang khusus untuk mengurusi PLN Jawa ataupun luar Jawa.

"Kami menolak organisasi yang cenderung memecah belah seperti itu. Kan tanggal 30 Januari lalu kita sudah demo menolak organisasi yang unbundling. Sistem organisasi jangan seperti itu, ada istilah Jawa dan luar Jawa," tegasnya lagi.

(qom/ir)