Pemerintah dan DPR Kaji 3 Opsi Lifting Minyak

Pemerintah dan DPR Kaji 3 Opsi Lifting Minyak

- detikFinance
Selasa, 11 Mar 2008 18:58 WIB
Jakarta - Pemerintah dan panitia anggaran DPR masih mengkaji tiga opsi lifting minyak mentah nasional. Opsi pertama yang merupakan based line, atau opsi pesimis menggunakan asumsi lifting 910.000 barel per hari (bph).

Opsi kedua yang berdasarkan laporan kontraktor-kontraktor minyak menggunakan asumsi lifting 927.000 bph. Sementara opsi ketiga yang merupakan opsi optimis menggunakan asumsi lifting 960.000 bph.
 
Menurut anggota panitia anggaran Tjatur Sapto Edy, semua asumsi itu tidak memasukkan perhitungan produksi dari Chevron sebesar 50.000 bph.
 
"50.000 itu masih menunggu kontrak baru Chevron dan Conoco Philips yang akan selesai bulan ini," katanya usai rapat tertutup Panggar dengan Menkeu dan Menteri ESDM di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (11/3/2008).
 
Ia juga menjelaskan, produksi sebesar 50 ribu bph itu bukan lifting murni. Karena yang terhitung sebagai pemasukan negara hanya DMO (domestic market obligation) saja.
 
"Jadi 50 ribu itu bukan lifting murni. Kalau dilifiting murni-kan hanya 2.500 bph. Hanya sekitar Rp 570 miliar atau US$ 63 juta," katanya.
 
Sementara jika 50 ribu bph itu masuk semua sebagai lifting, maka bisa menambah penerimaan negara Rp 7,5 triliun.
 
Ia menambahkan, dana dari produksi Chevron itu jika disetujui akan masuk ke anggaran belanja, tapi sebagai cadangan.

Namun Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menggunakan asumsi lifting minyak sebesar 910.000 barel per hari untuk perhitungan anggaran belanja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Based line untuk hitungan belanja pakai 910.000 barel. Benar-benar rupiah yang bisa diterima dari kas negara," katanya.
 
Ia melanjutkan, jika ada penghematan yang bisa dilakukan oleh departemen teknis, maka hal itu bisa menjadi poin tambahan untuk membenahi pengeluaran anggaran.
 
"Jadi kalau lihat berbagai effort yang dilakukan oleh departemen teknis, itu kita jadikan tambahan kemampuan untuk membenahi pengeluaran," ujarnya.
 
Karena itulah, pembahasan anggaran belanja belum dibahas. Yang dibahas pertama adalah asumsi-asumsi yang mempengaruhi pendapatan negara.
 
"Pembahasannya dari amplop besar dulu, yaitu asumsi. Lalu menjadi postur besar, baru ke belanja. Sabarlah dulu 1-2 minggu," katanya.
(lih/ddn)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads