Penyelidikan KPPU Masih Terbentur Masalah Antar Instansi

Jakarta - Penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih terbentur masalah untuk memperoleh data yang terkait instansi lain. Terutama terkait lembaga yang berhubungan langsung dengan kasus yang sedang diselidiki.

Padahal pada tahun ini (KPPU) sedang mengkaji tiga kajian strategis yaitu masalah distribusi fisik disemua komoditi, menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu sektor farmasi dan sektor migas. Sehingga dibutuhkan kerjasama dengan beberapa lembaga seperti bea cukai dalam kasus kedelai dan lain-lain.

"Nantinya kita akan buat MoU antar instansi seperti bea cukai bahkan ditingkat menteri, untuk menyepakati soal keterbukaan data," kata  Wakil Ketua KPPU Tresna P Soemardi disela-sela acara Ultah UU No 5 tahun 1999, di gedung KPPU, Rabu (12/3/2008).

Menurutnya pihaknya sering kali mengalami masalah dalam menangani perkara karena terbentur oleh instansi lain. "Sering penyelidikan KPPU stuck dalam penyedian data. Oleh suatu instansi itu suatu rahasia, padahal tujuan kita adalah membuka apa yang sebenarnya terjadi," paparnya.

Padahal dengan kondisi sekarang, lanjut Tresna, struktur biaya ekonomi Indonesia berbiaya tinggi yang mencakup distribusi dan infrastruktur rusak akan memberikan peluang dalam menaikkan harga yang didasarkan persaingan usaha tidak sehat.

"Dengan alasan infrastruktur bisa mengundang masalah penahanan distribusi, sehingga harga bisa dinaikan," katanya.

Misalnya ia mencontohkan dalam masalah penyelidikan kasus kartel kedelai, KPPU terkendala dalam permasalahan membuka data di bea cukai, yang menyangkut ekspor-impor.

Untuk itu ia menghimbau agar dibutuhkan koordinasi dengan lembaga terkait terutama bea cukai. "Dalam waktu dekat kita akan lakukan MoU dengan bea cukai, walaupun mereka belum ada respons positif. Kenyataannya kita minta dari tim monitoring tersebut ternyata tidak mudah diberikan," katanya. (hen/ir)