Ekspektasi Inflasi Masih Tinggi Hingga 6 Bulan Mendatang

Ekspektasi Inflasi Masih Tinggi Hingga 6 Bulan Mendatang

- detikFinance
Kamis, 13 Mar 2008 17:15 WIB
Jakarta - Ekspektasi inflasi dalam tiga hingga enam bulan mendatang cukup tinggi. Ekspektasi inflasi merupakan faktor terpenting dalam perhitungan core inflation atau inflasi inti yang perlu dikelola bank sentral. Tekanan inflasi tahun ini diperkirakan bukan hanya berasal dari kenaikan harga komoditas dan kebutuhan pokok.
 
Hal ini disampaikan oleh Senior Economist BNI Ryan Kiryanto dalam diskusi di sebuah rumah makan di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2008).
 
"Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan ekspektasi harga pada tiga bulan ke depan masih cukup tinggi di posisi indeks 178,6. Ekspektasi paling tinggi berasal dari bahan makanan dengan indeks 180,1. Berikutnya, ekspektasi tinggi ada pada minuman, rokok, tembakau, dan makanan jadi dengan indeks 174,71. Juga, kelompok perumahan, listrik, gas, dan bahan bakar 170,0," tuturnya.
 
Ryan juga mengatakan ekspektasi harga cukup tinggi juga terjadi dalam enam bulan mendatang. Dalam enam bulan mendatang, ekspektasi harga berada di posisi 178,8. Ekspektasi harga tinggi juga berasal dari kelompok bahan makanan 178,0. Sedangkan kelompok minuman, rokok, tembakau, dan makanan jadi 174,71. Lalu, kelompok perumahan, listrik, gas dan bahan bakar 171,8.
 
Ryan mengatakan BI harus mengantisipasi ekspektasi inflasi ini dengan kebijakan moneter yang tepat. Pemerintah juga harus menyikapi hal ini dengan upaya tepat dengan memperlancar jalur distribusi maupun ketersediaan pasokan.

Menurutnya, memang sangat sulit menjelaskan mana penyebab inflasi yang lebih dominan, karena di satu sisi volatile food atau bahan makanan yang harganya fluktuatif menyumbang inflasi yang cukup tinggi. Pada sisi ini, tanggung jawab berada di pemerintah. Namun hal tersebut menyebabkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi ke depan menjadi tinggi.
 
Dia mengatakan, masih banyak masalah yang mengakibatkan inflasi tinggi. Mulai dari bencana alam, hingga jalan rusak yang mengakibatkan terganggunya jalur distribusi. "Kalau sudah seperti itu, bukan lagi tugas BI, tapi pemerintah," ujar dia.

(dnl/qom)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads