Harga Minyak Naik, Pertumbuhan Ekonomi Jadi Taruhan

Bandung - Harga minyak yang cenderung di atas US$ 100 per barel menjadikan target pertumbuhan ekonomi sebagai taruhan. Pembengkakan anggaran subsidi berpotensi menambah defisit anggaran, dan bisa menyebabkan target pertumbuhan ekonomi terkoreksi.

"Jika harga minyak terus naik, pemerintah dihadapkan dengan kondisi sulit, karena target pertumbuhan ekonomi bisa jadi taruhan. Padahal pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipangkas," ujar Menneg PPN, Paskah Suzetta.

Demikian disampaikan usai jumpa pers di Mason Pine Hotel & Resort, Kota Baru Parahiyangan, Bandung, Sabtu (14/3/2008).

Paskah menjelaskan, jika asumsi harga minyak dalam APBN-P 2008 ditetapkan sebesar US$ 85 per barel, sementara harga riil di pasaran ada di kisaran US$ 100-110, bahkan diperkirakan bisa terus naik, maka defisit anggaran bisa lebih besar lagi.

"Karena kita harus memikirkan pembengkakan subsidi untuk BBM. Pemerintah, sebagaimana instruksi presiden, menyatakan tidak mungkin menaikkan harga BBM. Jadi jika harga minyak di pasaran makin tinggi, maka subsidi harus diperbesar lagi," papar Paskah.

Jika asumsi ditetapkan sebesar US$ 85 per barel, sementara harga di pasaran US$ 110, maka subsidi rata-rata yang harus dianggarkan pemerintah sebesar US$ 25 per barelnya.

Dengan asumsi lifting di posisi 910 ribu barel per hari, dan kurs dolar AS di posisi Rp 9.200, maka perkiraan pembengkakan subsidi minyak sebesar Rp 9.200 x 25 x 910 ribu barel = Rp 209,3 miliar/hari atau Rp 76,34 triliun setahun.

Untuk menutup pembengkakan subsidi tersebut, pemerintah menyatakan siap memotong anggaran kementerian lembaga hingga 15%.

"Jika harga minyak dunia terus naik, kita harus memikirkan cara lain untuk menutup pembengkakan yang lebih besar lagi. Sementara anggaran kementerian lembaga tidak bisa dipangkas lebih besar dari 15%," ujar Paskah.

Namun menurut Paskah jika demikian yang terjadi, maka pemerintah berada dalam kondisi dilematis. Di satu sisi Presiden tidak mengizinkan opsi menaikkan harga BBM, sehingga konsekuensinya terjadi pembengkakan anggaran.

Di sisi lain pembengkakan anggaran berpotensi meningkatkan defisit APBN, yang berdampak pada terpangkasnya target pertumbuhan ekonomi. Padahal prioritas nasional yang meliputi target pertumbuhan nasional tidak bisa diganggu gugat.

"Karena prioritas nasional kita itu kesejahteraan rakyat, yang tolak ukurnya adalah pertumbuhan ekonomi. Jika itu terpangkas maka kesejahteraan rakyat juga terganggu," ulas Paskah.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang mengkaji berbagai exercise untuk mencari solusi masalah-masalah tersebut. (dro/ir)