.webp)
Hal ini disampaikan oleh anggota komisi VII DPR RI Alvin Lie dari fraksi PAN disela-sela acara rapat dengar pendapat dengan Pertamina, BPH Migas dan Dirjen Migas, di Gedung DPR RI Senayan, Senin (17/3/2008).
"Kebijakan ini menurut saya tidak mungkin menguntungkan rakyat, menurut pengamatan saya tidak mungkin ada konsumen yang mengkonsumsi dibawah 80% dari rata-rata nasional, untuk itu sebaiknya pemerintah jangan berlindung dibalik PLN," ujarnya.
Dasar hukum kebijakan denda dan bonus atau disinsentif dan insentif listrik juga dipertanyakan oleh Alvin. Pemerintah sebaiknya keputusan presiden jika memang program ini digulirkan oleh pemerintah bukan dari PLN.
Selain faktor dasar kebijakan yang dianggap belum kuat, DPR juga menilai perhitungan dari program ini tidak berpihak kepada rakyat karena dilakukan secara sepihak oleh PLN.
"Kalau hal inikan hitungan-hitungannya PLN sepihak tidak melibatkan konsumen, saya melihat ini sangat sepihak, memang ada kembangannya seolah-olah ada yang dapat disinsentif dan insentif, tapi prakteknya semua membayar disinsentif," seru Alvin.
Untuk itu ia menyerukan kepada pemerintah perlu merumuskan kembali kebijakan bonus dan denda listrik ini. "Kalau memang ada kenaikan tarif ya terang-terangan saja menaikan tarif enggak usah seperti ini," harapnya.
Ia menilai pemerintah belum memilik rumusan terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi terutama listrik. "Perlu adanya perumusan subsidi apa yang harus disubsidi siapa yang menerima. Kalau dis dan insentif inikan cuma kedok saja pemerintah cuma mau populer seolah-olah TDL tidak naik tetapi kenyataannya hargnya naik," ungkapnya.
Namun saat ditanya soal sikap DPR kalau memang pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL), Alvin mengaku belum berani mengambil sikap.
"Kalau bicara kenaikan kita lihat dulu kenaikannya seperti apa, kita sekarang ini tidak bisa bilang setuju atau tidak setuju saat. Tapi kita sangat tidak setuju dengan cara-cara disinsentif dan insentif seperti itu," pungkasnya.
(hen/qom)
