Agrobisnis Belum Dilirik Perbankan

Jakarta - Sektor agrobisnis belum banyak dilirik oleh perbankan karena dinilai masih memiliki risiko yang tinggi. Bahkan dari total kredit yang dikucurkan perbankan tahun lalu, hanya 13% yang disalurkan untuk bidang agrobisnis.
 
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sandiaga S Uno, di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2008).
 
"Tidak ada insentif dari pemerintah karena kan hanya BRI salah satu bank yang fokusnya ke agrobisnis. Agrobisnis itu kan penuh risiko," katanya.
 
Ia mengungkapkan, perbankan menilai agrobisnis masih berisiko karena pada lalu penanganannya kurang baik. "Padahal kalau terpadu risiko-risiko bisa ditekan, perbankan tidak mau pusing dan mengambil risiko mereka lebih pada sektor otomotif konsumsi," katanya.
 
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah bisa memberikan insentif termasuk diantaranya soal kemudahan pembebasan lahan, insentif pemberian benih hingga proses pengolahan hasil pertanian.
 
"Seharusnya pemerintah memberikan insentif, apalagi soal kemudahan untuk permodalan karena pertanian itu masih dibawah 13% dari pada total kredit bank. Padahal 65% dari PDB itu terkait sektor agrobisnis baik itu on farm maupun off farm. Ini kecil sekali," pintanya.
 
Sementara itu Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Adi Sasono mengatakan pengembangan agrobisnis itu sangat tergantung dari investasi modal dari perbankan dan intervensi pemerintah.
 
"Kalau pengembangan dari koperasi itu berat untuk pertanian, yang paling mungkin adalah dari perbankan dan intervensi pemerintah," katanya.
 
Sedangkan pemerintah sendiri akan melaksanakan program subsidi benih kedelai untuk menambah subsidi bagi para petani.

"Kita tunggu APBNP untuk menambah subsidi bagi petani, APBN untuk pertanian setelah dipotong itu Rp 7,7 triliun untuk Deptan. Pertanian bukan program Deptan saja yaitu di PU juga ada yaitu 7 hingga 9 triliun untuk irigasi dan Depdag," ujar Mentan Anton Apriyantono. (hen/qom)