Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi dari Indef (Institute for Development of Economics and Finance Indonesia) Fadhil Hasan dalam diskusi dan pengenalan pengurus baru Indef di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2008).
Menurut Fadhil selama ini kepastian kebijakan yang diambil pemerintah terhadap BBM dibelenggu oleh pernyataan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan tidak akan menaikkan BBM bersubsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah terperangkap oleh pernyataan politik SBY yang tidak menaikkan harga BBM, langkah kebijakan ekonomi yang rasional tersandung oleh pernyataan politik," ujarnya.
Padahal menruut Fadhil dengan melihat kondisi sekarang ini, pemerintah lebih realistis dan rasional untuk menaikkan harga BBM. "Yang bisa dilakukan oleh pemerintah harga minyak secara bertahap dalam beberapa bulan dinaikkan 5-15 persen," ujarnya.
Menurut Fadhil, kenaikan harga BBM lebih baik ketimbang kebijakan lain seperti pembatasan BBM dengan menggunakan kartu pintar atau smart card dan kebijakan tarif disinsentif listrik.
"Kebijakan tersebut belum jelas juntrungannya karena kita belum berpengalaman,"ujarnya.
Dengan menambahkan langkah menaikkan BBM akan lebih memberikan kepastian daripada kebijakan tadi, kenaikanBBM tentu bisa dilakukan secara bertahap dan jika dilakukan dengan komuniaksi yang baik akan diterima oleh semua pihak.
Fadhil juga menjelaskan, asumsi harga minyak yang realistis dalamAPBN berada pada kisaran US$ 90-95 per barel denganharga minyak di pasar internasional yang sempat menembus rekor tinggi pekan lalu.
(ddn/ir)











































